Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mendesak pimpinan baru SKK Migas (Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) yang baru dilantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (5/12) lalu, agar menggenjot program 1 juta BPH (barel per hari) minyak di tahun 2030.
Mulyanto berharap target tersebut dapat tercapai, syukur-syukur bisa lebih cepat dari jadwal. Karena angka target sudah disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi cadangan migas yang ada.
“Jangan seperti sekarang ini, pemerintah hanya gembar-gembor jargon 1 juta barel minyak, namun faktanya setiap tahun target lifting tersebut terus merosot menjadi sekitar 600 ribu BPH," katanya.
"Sementara realisasi target tersebut juga tidak seratus prosen tercapai. Artinya target lifting kita bukan mendekati 1 juta BPH, tetapi malah menjauhi. Ini kan kontradiktif, aneh bin ajaib,” ujar Mulyanto dalam keterangan pers yang dikutip Parlementaria pada Kamis (8/12).
Baca juga: Diteken, 28 Kesepakatan Komersial Hulu Migas Senilai Rp35 Triliun
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan Pimpinan SKK Migas yang baru ini juga agar proaktif mengkaji dengan matang terkait dengan revisi UU Migas.
"Jangan seperti sekarang di mana pemerintah terkesan plin-plan dalam melaksanakan perintah MK untuk merevisi UU Migas ini, khususnya terkait dengan kelembagaan Badan Pelaksana Hulu Migas," katanya.
“SKK Migas ini kan lembaga sementara. Namun sudah hampir 10 tahun tetap dipertahankan. Ini kan soal kepastian hukum di bidang migas. Jadi jangan heran kalau soal ini diduga menjadi salah satu penyebab hengkangnya investor raksasa migas seperti ConocoPhilip, Chevron, Shell, dan lainnya dari Indonesia,” tegas Legislator Dapil Banten III ini.
“Di tengah industri migas yang semakin senja kala didesak oleh energi baru dan terbarukan (EBT), serta impor kita yang masih tetap tinggi di saat harga melambung, semestinya pemerintah segera merumuskan grand design strategi pengembangan migas ke depan, termasuk soal kelembagaannya. Bila tidak kita akan terus menjadi aktor pinggiran yang pontang-panting terimbas turbulensi dinamika lingkungan strategis,” tandas Mulyanto.
Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo resmi menunjuk Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas periode 2022-2026. Melalui penunjukan itu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas Periode 2022-2026.
Sebelumnya Dwi Soetjipto menjabat sebagai Kepala SKK Migas sejak Periode 2018-2022 ini. Dwi Soetjipto menggantikan peran Amien Sunaryadi yang pensiun menjadi Kepala SKK Migas pada 20 November 2018 silam. (RO/OL-09)
