Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BEM SI menilai keputusan MK yang meloloskan kriteria cawapres dengan usia di bawah 40 tahun untuk memberikan ruang bagi anak muda mestinya bukan pada momen-momen seperti saat ini.
PARA periset dari Klaster Riset Perwakilan Politik, Pemilu dan Otonomi Daerah (PPPOD) di Pusat Riset Politik BRIN menyampaikan sikap atas putusan MK
beberapa hari jelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU, jagad media sosial ramai dengan hoaks satire yang menyerang Presiden RI Joko Widodo.
BEM SI Kerakyatan mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menggunakan hukum untuk mendompleng kekuasaan dan mengubah hukum seenaknya.
Politik dinasti adalah tindakan para penguasa memberikan jabatan pemerintahan pada keluarganya.
Direktur Eksekutif Kedai Kopi Hendri Satrio mengungkapkan bahayanya dinasti politik.
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina membantah tuduhan sejumlah pihak yang mengatakan Presiden Jokowi bersama anak dan menantunya melakukan politik dinasti.
Pemantau Pemilu Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menyoroti bahaya calon legislatif pejabat aktif dan menguatnya dinasti politik di DPR.
Jokowi, ujarnya, hanya fokus pada dua hal. Pertama infrastruktur. Kedua penyebaran bantuan sosial. Program revolusi mental menurutnya tidak tersentuh
Penunjukan menempatkan Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed pada posisi berikutnya untuk mengambil alih kepemimpinan federasi.
Sampai saat ini, lanjut dia, tidak ada wacana dari DPR RI untuk membatasi hal tersebut, termasuk rencana membuat regulasi pembatasan politik keluarga.
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpotensi mendongkrak elektoral PDIP di Pemilu 2024, jika partai berlogo banteng itu mengusungnya menjadi capres.
"Kebencian merasuki mereka sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan mana dinasti politik dan mana yang namanya Demokrasi."
Banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan riset Nagara Institute, 72 calon terkait dinasti politik dinyatakan kalah dalam Pilkada 2020. Pun, setengah dari 52 calon yang menang digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyoroti hasil rekapitulasi Pilkada 2020 yang dinilai terafiliasi dengan dinasti politik pejabat dan mantan pejabat.
REGULASI yang tepat akan meminimalisasi politik dinasti yang mengabaikan kaderisasi dan rekrutmen politik demokratis
Masyarakat menilai politik dinasti merupakan hal yang wajar dalam kontestasi pilkada.
Dinasti politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, dinasti politik juga meminimalisir peluang orang lain untuk ikut berkontestasi dalam pilkada.
Perubahan persyaratan pencalonan tentu harus melalui revisi UU Pilkada yang kini juga tengah berproses di DPR.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved