Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DIREKTUR Eksekutif Kedai Kopi Hendri Satrio mengungkapkan dampak politik 'sayang anak' ala Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Kalau sudah masuk ada bias kepentingan sang ayah dengan dirinya sebagai sosok presiden, ini bahaya karena jadi dinasti politik," kata Hendri dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Politik 'Sayang Anak' Ala Jokowi" Minggu (15/10).
Hendri mengutip hasil survei Kedai Kopi beberapa waktu lalu. Masyarakat disebut tidak setuju dengan dinasti politik.
Baca juga: Surya Paloh Bertemu Presiden Jokowi, NasDem : Silaturahmi Biasa Saja
Meski begitu, Hendri memahami ada untaian sejarah Indonesia yang dulunya menganut sistem kerajaan. Kala itu, masyarakat terbiasa menerima raja selanjutnya adalah anak dari raja yang berkuasa.
"Tapi hari ini bukan seperti itu. Hanya saja demokrasinya perlu dimunculkan lagi supaya tidak ada hal-hal yang merusak negara dan demokrasi," tegas dia.
Baca juga: MK Rusak Sendi Hukum Indonesia jika Kabulkan Syarat Usia Capres-Cawapres
Hendri menyebut manuver Jokowi tengah dipantau seluruh pihak. Kepala Negara diingatkan untuk memprioritaskan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi.
"Indonesia bukan tentang sekadar Jokowi, Kaesang (Pangarep), dan Gibran (Rakabuming Raka). Kalau Jokowi meninggalkan banteng (PDIP), masyarakat melihat ada ketidakloyalan bahkan mendekati Malin Kundang demi kekuasaan," ucap dia.
MK menjadwalkan putusan usia capres-cawapres pada Senin, 16 Oktober 2023. Jadwal resmi sidang itu terlihat di lamang resmi MK.
Sidang diagendakan membacakan putusan untuk tiga perkara terkait batas usia minimum capres-cawapres. Putusan dibacakan tiga hari sebelum KPU membuka pendaftaran capres-cawapres, 19-25 Oktober 2023. (Z-3)
Survei Curator Nagara Institute dan Sosiolog, Sulfikar Amir, menerangkan ada 44,17% pemilih tak masalah jika kandidat Pemilu dan Pilkada berasal dari politik dinasti.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Dari 1.553 kandidat yang berkompetisi pada pilkada 2024, ada 605 kandidat yang terlibat dalam dinasti politik dinasti
Pramono mengatakan bahwa pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, nasibnya sama dengan sang anak, Hanindhito Himawan Pramana atau Dito
PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
Solo Melawan Politik Amoral alias Sempal menolak calon boneka dinasti politik Jokowi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Tengah.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved