Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dinilai akan merusak sendi hukum Indonesia jika mengabulkan perkara uji materi syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden pada Senin (16/10). Putusan MK menjadi pertaruhan sejauh apa lembaga yudikatif itu mengukuhkan dinasti politik Presiden Joko Widodo.
Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti mengatakan perkara uji materi yang salah satunya dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu memiliki makna yang sangat signifikan bagi demokrasi Tanah Air. Benturan kepentingan yang sangat luar biasa akan semakin terang benderang jika MK mengabulkan uji materi tersebut.
"Kalau dikabulkan hari Senin, berarti kita semakin mengukuhkan dinasti politik melalui yudikatif. Ini juga sangat merusak sendi-sendi hukum Indonesia," jelasnya dalam acara Metro Hari Ini di Metro TV, Jumat (13/10).
Baca juga: Projo Tunggu Putusan MK untuk Deklarasi Cawapres
Menurut Bivitri, ada tiga kemungkinan putusan yang bakal dibacakan MK terkait perkara tersebut. Pertama, MK akan menolak gugatan itu dan mengembalikan aturan soal umur capres-cawapres ke pembentuk undang-undang karena bersifat open legal policy. Namun, melihat gelagat MK belakangan, ia merasa kemungkinan itu kecil.
Kedua, MK bakal mengabulkan uji materi dengan menurunkan syarat usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun. Sejauh ini, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu menggariskan bahwa syarat usia menjadi capres dan cawapres adalah minimal 40 tahun.
Baca juga: Hinca Panjaitan: Perubahan Syarat Usia Capres-Cawapres bukan di Tangan MK, Melainkan DPR
"Tapi ada kemungkinan ketiga nih, (sifatnya) dan atau. Bisa juga dikatakan bahwa tetap 40 tahun atau pernah menduduki jabatan, misalnya walikota atau gubernur sebelumnya," tandas Bivitri.
Dalam kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara lainnya, Denny Indrayana menyatakan uji materi syarat usia capres-cawapres menguatkan sinyalemen bahwa MK disalahgunakan untuk strategi pemenangan pemilihan presiden (pilpres). Pada 27 Agustus lalu, Denny secara resmi mengajukan surat dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman.
"Sebab, kode etik perilaku hakim dalam Peraturan MK secara jelas, tegas, mengatur bahwa hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari satu permohonan yang terkait langsung dengan keluarganya," jelas Denny.
Dengan alur logis yang normal, Denny menyebut bahwa permohonan uji materi terkait usia capres-cawapres di MK berkaitan langsung dengan potensi putra sulung Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, menjadi capres atau cawapres.
"Kita sudah melihat dengan terang bagaimana di ruang-ruang publik, (Gibran) sudah muncul dan menjadi pembicaraan sebagai calon wakil presiden itu bukan privilege banyak orang," tandasnya. (Tri/Z-7)
KEPUTUSAN pemerintah, DPR, dan DPD untuk mencabut RUU tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 ternyata berdampak panjang.
JIKA tidak ada aral melintang, hari ini MK akan mengelar sidang pengucapan putusan terhadap sejumlah permohonan pengujian materiel Pasal 169 huruf q UU No 7/2017.
PENUTUPAN jalan sementara telah dilakukan kepolisian di sekitar Gedung MK hari ini jelang berlangsungnya sidang pembacaan putusan MK gugatan soal batas usia capres dan cawapres hari ini.
SEJUMLAH layanan TransJakarta mengalami penyesuaian rute karena adanya kegiatan aksi massa di kawasan Patung Kuda, dan sekitarnya, di Jakarta Pusat, Senin (16/10).
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas saat pembacaan putusan etik sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk Ketua MK Anwar Usman.
PEMILIHAN umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam suatu negara.
Perdana Menteri (PM) Rusia, Dmitry Medvedev, mengundurkan diri sebagai tanggapan terhadap kebijakan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kepada parlemen, Putin berencana mengubah konstitusi.
Jika Lukashenko mengajukan dirinya sebagai kandidat untuk pemilu pada tahun 2025, dia mungkin akan tetap berkuasa selama sepuluh tahun lagi.
Kazakhstan mengadakan jajak pendapat atau referendum pada Minggu (5/5) untuk merombak konstitusi setelah desakan rakyatnya dan memicu kerusuhan.
DPR Korea Utara memasukan status negara berkekuatan senjata nuklir dalam konstitusi.
Konflik berkepanjangan, kata Menag, membuat kita tidak punya masa depan. SKB tiga menteri yang memfasilitasi toleransi itu bisa menjadi sarana resolusi konflik.
Program vaksinasi covid-19 berbayar dinilai sebuah pelanggaran terhadap hak kesehatan warga negara yang dilindungi konstitusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved