Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina membantah tuduhan sejumlah pihak yang mengatakan Presiden Jokowi bersama anak dan menantunya melakukan politik dinasti. Hal ini dikatakan Silfester usai menerima Ketum PSI Bro Kaesang Pangarep dan rombongan DPP PSI yang melakukan silaturahmi dengan keluarga besar Solmet, Rabu (11/10), di Jakarta.
Tampak ratusan pengurus dan anggota Solmet berseragam kotak-kotak merah putih khas Solmet antusias menyambut kedatangan Bro Kaesang yang didampingi Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, Cherryl, dan pengurus DPP PSI lain. Silfester yang juga Penanggung Jawab Gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi menilai tuduhan dan opini terhadap Jokowi dan keluarga membangun dinasti politik ialah fitnah agar pamor mereka jatuh di mata masyarakat.
"Kami merasa heran atas tuduhan yang sangat tidak berdasar terhadap anak dan menantu serta Presiden Jokowi yang dikatakan membangun politik dinasti. Anak dan mantu Presiden Jokowi sama seperti rakyat lain yang punya hak memilih dan dipilih dalam konstentasi politik. Kecuali kalau Presiden Jokowi menunjuk mereka sebagai pejabat atau menteri, Solmet yang paling depan akan menentang, karena kami masih waras tidak mau ada KKN tumbuh subur di bangsa kita," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/10).
Baca juga: PDIP tidak Mau Berandai-andai soal Gibran Didukung Jadi Cawapres Prabowo
Menurut dia, seharusnya kita sebagai bangsa merasa bangga ada anak-anak muda yang sudah mapan secara ekonomi mau masuk politik untuk berjuang dan memperbaiki kondisi yang ada. Keterpilihan Gibran Rakabuming sebagai Wali Kota Solo dan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan ialah hasil murni perjuangan mereka dan pilihan rakyat, bukan hasil penunjukan Presiden Jokowi sebagai ayah dan mertua.
Begitu juga terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI, lanjutnya, murni atas pilihan pengurus PSI syang sangat pintar mengambil momen untuk menaikkan elektabilitas dan tidak ada pemaksaan dari Jokowi, apalagi politik uang. Namun ia bersyukur tudingan itu tidak dipercaya rakyat, karena masyarakat sudah sangat pintar bahkan makin menyukai Presiden Jokowi bersama anak dan mantunya. (Z-2)
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved