Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina membantah tuduhan sejumlah pihak yang mengatakan Presiden Jokowi bersama anak dan menantunya melakukan politik dinasti. Hal ini dikatakan Silfester usai menerima Ketum PSI Bro Kaesang Pangarep dan rombongan DPP PSI yang melakukan silaturahmi dengan keluarga besar Solmet, Rabu (11/10), di Jakarta.
Tampak ratusan pengurus dan anggota Solmet berseragam kotak-kotak merah putih khas Solmet antusias menyambut kedatangan Bro Kaesang yang didampingi Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, Cherryl, dan pengurus DPP PSI lain. Silfester yang juga Penanggung Jawab Gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi menilai tuduhan dan opini terhadap Jokowi dan keluarga membangun dinasti politik ialah fitnah agar pamor mereka jatuh di mata masyarakat.
"Kami merasa heran atas tuduhan yang sangat tidak berdasar terhadap anak dan menantu serta Presiden Jokowi yang dikatakan membangun politik dinasti. Anak dan mantu Presiden Jokowi sama seperti rakyat lain yang punya hak memilih dan dipilih dalam konstentasi politik. Kecuali kalau Presiden Jokowi menunjuk mereka sebagai pejabat atau menteri, Solmet yang paling depan akan menentang, karena kami masih waras tidak mau ada KKN tumbuh subur di bangsa kita," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/10).
Baca juga: PDIP tidak Mau Berandai-andai soal Gibran Didukung Jadi Cawapres Prabowo
Menurut dia, seharusnya kita sebagai bangsa merasa bangga ada anak-anak muda yang sudah mapan secara ekonomi mau masuk politik untuk berjuang dan memperbaiki kondisi yang ada. Keterpilihan Gibran Rakabuming sebagai Wali Kota Solo dan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan ialah hasil murni perjuangan mereka dan pilihan rakyat, bukan hasil penunjukan Presiden Jokowi sebagai ayah dan mertua.
Begitu juga terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI, lanjutnya, murni atas pilihan pengurus PSI syang sangat pintar mengambil momen untuk menaikkan elektabilitas dan tidak ada pemaksaan dari Jokowi, apalagi politik uang. Namun ia bersyukur tudingan itu tidak dipercaya rakyat, karena masyarakat sudah sangat pintar bahkan makin menyukai Presiden Jokowi bersama anak dan mantunya. (Z-2)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved