Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyoroti hasil rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang dinilai terafiliasi dengan dinasti politik pejabat dan mantan pejabat. Dia menilai fenomena ini akan menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.
"Menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang kelembagaan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (12/2).
Menurut Agus, fenomena tersebut akan menciptakan rekrutmen politik yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Padahal, kata dia, Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua warga negaranya untuk berpartisipasi langsung dalam setiap kontestasi politik.
Agus juga menyoroti fenomena politik uang yang masih terjadi pada Pilkada 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani 104 dugaan politik uang pada Pilkada 2020.
Baca juga : Muhammadiyah Sesalkan Tuduhan Radikal ke Din Syamsuddin
Dia menegaskan, politik uang hanya merusak budaya demokrasi Indonesia. Karena politik ditentukan oleh sebuah transaksional.
"Masyarakat untuk memilih berdasarkan transaksional dengan manfaat subyektif untuk kepentingan sesaat jangka pendek, tidak melihat kepada visi-misinya pembangunan jangka panjang," ujar Agus.
Pilkada 2020 juga diwarnai pelanggaran oleh aparatur sipil negara (ASN). Menurut Agus, profesionalisme tidak lagi menjadi penentu ASN, tetapi lebih pada kedekatan personal terhadap pejabat.
Sejumlah permasalahan itu dinilai perlu pembenahan dalam sistem demokrasi. Termasuk menguatkan kesan ideologis partai politik yang tidak hanya sekadar mampu menyalurkan aspirasi publik.
"Terkait kondisi demokrasi fenomena pilkada yang akan terus terulang maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Bagaimana peran kekuatan politik yang ada dalam pilkada untuk dapat terus-menerus memperkuat peran demokrasi di Indonesia guna mencapai tujuannya," ucap Agus. (OL-2)
Para mahasiswa pengunjuk rasa tersebut tidak mengalami kekerasan fisik yang berarti.
Survei Curator Nagara Institute dan Sosiolog, Sulfikar Amir, menerangkan ada 44,17% pemilih tak masalah jika kandidat Pemilu dan Pilkada berasal dari politik dinasti.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Dari 1.553 kandidat yang berkompetisi pada pilkada 2024, ada 605 kandidat yang terlibat dalam dinasti politik dinasti
Pramono mengatakan bahwa pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, nasibnya sama dengan sang anak, Hanindhito Himawan Pramana atau Dito
PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Urgensi peran militer semakin tinggi jika aksi terorisme sudah melibatkan aktor lintas negara (transnasional) dalam melancarkan serangannya.
Forum Komunikasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Angkatan (DPA) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) menyatakan tidak lagi mengakui kepemimpinan Agum Gumelar.
ANGGOTA Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas mengapresiasi terbentuknya Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas, yang diharapkan dapat mewujudkan kembali marwah organisasi.
Abdul Mu’ti menekankan Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan cita-cita menjadi bangsa maju pada 2045.
DEWAN Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Republik Indonesia (IKAL RI) Provinsi Jawa Barat menyoroti berakhirnya Munas V IKAL dalam kondisi deadlock.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved