Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
GUBERNUR Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyoroti hasil rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang dinilai terafiliasi dengan dinasti politik pejabat dan mantan pejabat. Dia menilai fenomena ini akan menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.
"Menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang kelembagaan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (12/2).
Menurut Agus, fenomena tersebut akan menciptakan rekrutmen politik yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Padahal, kata dia, Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua warga negaranya untuk berpartisipasi langsung dalam setiap kontestasi politik.
Agus juga menyoroti fenomena politik uang yang masih terjadi pada Pilkada 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani 104 dugaan politik uang pada Pilkada 2020.
Baca juga : Muhammadiyah Sesalkan Tuduhan Radikal ke Din Syamsuddin
Dia menegaskan, politik uang hanya merusak budaya demokrasi Indonesia. Karena politik ditentukan oleh sebuah transaksional.
"Masyarakat untuk memilih berdasarkan transaksional dengan manfaat subyektif untuk kepentingan sesaat jangka pendek, tidak melihat kepada visi-misinya pembangunan jangka panjang," ujar Agus.
Pilkada 2020 juga diwarnai pelanggaran oleh aparatur sipil negara (ASN). Menurut Agus, profesionalisme tidak lagi menjadi penentu ASN, tetapi lebih pada kedekatan personal terhadap pejabat.
Sejumlah permasalahan itu dinilai perlu pembenahan dalam sistem demokrasi. Termasuk menguatkan kesan ideologis partai politik yang tidak hanya sekadar mampu menyalurkan aspirasi publik.
"Terkait kondisi demokrasi fenomena pilkada yang akan terus terulang maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Bagaimana peran kekuatan politik yang ada dalam pilkada untuk dapat terus-menerus memperkuat peran demokrasi di Indonesia guna mencapai tujuannya," ucap Agus. (OL-2)
Survei Curator Nagara Institute dan Sosiolog, Sulfikar Amir, menerangkan ada 44,17% pemilih tak masalah jika kandidat Pemilu dan Pilkada berasal dari politik dinasti.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Dari 1.553 kandidat yang berkompetisi pada pilkada 2024, ada 605 kandidat yang terlibat dalam dinasti politik dinasti
Pramono mengatakan bahwa pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, nasibnya sama dengan sang anak, Hanindhito Himawan Pramana atau Dito
PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
Solo Melawan Politik Amoral alias Sempal menolak calon boneka dinasti politik Jokowi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Tengah.
Hal yang perlu evaluasi, misalnya soal kemungkinan anak yang dididik di barak militer itu menjadi pribadi yang tidak lepas dari perilaku nakalnya. Dampaknya justru dianggap bisa lebih buruk
PT Krakatau Steel menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) dari Lembaga Ketahanan Nasional.
Bio Farma menerima kunjungan Lemhannas. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) 68 yang diselenggarakan oleh Lemhannas.
LAKSDA Edwin adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut mendapat promosi ke bintang tiga sebagai Wakil Gubernur Lemhannas.
Retret kepala daerah ini berlangsung selama tujuh hari dan dibuka Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian
Jasa Raharja dan Lemhannas bersinergi meningkatkan nilai kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved