Muhammadiyah Sesalkan Tuduhan Radikal ke Din Syamsuddin

PP Muhammadiyah menyesalkan tindakan sejumlah pihak yang melaporkan mantan ketua umumnya Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan mengandung kebencian.

"Sehubungan adanya pihak tertentu yang melaporkan Pak Din Syamsudin ke KASN dengan tuduhan tokoh radikal, tuduhan itu jelas tidak berdasar dan salah alamat," ujar Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangan persnya, Jumat (12/2).

Menurut Mu’ti, dirinya mengenal dekat Din sebagai seorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antar umat beragama baik di dalam maupun luar negeri. "Pak Din adalah tokoh yang menggagas konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi WA Syahadah di PP Muhammadiyah sampai akhirnya menjadi keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makasar,” ungkapnya.

Mu’ti mengungkapkan, Din juga memprakarsai dan menyelenggarakan pertemuan ulama dunia di Bogor saat menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Pertemuan tersebut melahirkan Bogor Message yang berisi tentang Wasatiyah Islam, Islam yang moderat dan merupakan salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word.

“Pak Din adalah moderator Asian Conference of Religion for Peace (ACRP), dan co-president of World Religion for Peace (WCRP). Tentu masih banyak lagi peran penting Pak Din dalam forum dialog antar iman. Jadi sangatlah keliru menilai Pak Din sebagai seorang yang radikal,” tegasnya.

Ia mengakui, kalau Din belakangan sering mengkritik kinerja pemerintahan Joko Widodo. Namun demikian, ungkapnya, kritik itu adalah bagian dari panggilan iman, keilmuan, dan tanggung jawab kebangsaan.

"Kritik adalah hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Jadi semua pihak hendaknya tidak anti kritik yang konstruktif,” ujarnya.

Karena itu, Mu’ti mengajak semua pihak berpikir dan bekerja serius mengurus dan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan di tengah situasi negara yang sarat dengan masalah. Semua pihak hendaknya tidak sesak dada terhadap kritik yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama.

"Saatnya semua elemen bangsa bersatu dan saling bekerjasama dengan menyingkirkan semua bentuk kebencian golongan dan membawa masalah privat ke ranah publik,” pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: Mubes Kosgoro 1957 secara Virtual Sah Sesuai AD/ART