Muhammadiyah Belum Dapat Jatah Lahan Tambang, Ini Kata Bahlil

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik belum diberikannya konsesi lahan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Muhammadiyah. Padahal, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, pemerintah telah membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang bekas PKP2B. Bahlil menjelaskan pihaknya masih melakukan kajian mendalam sebelum memberikan lahan kepada Muhammadiyah.

“Tim saya sedang mengecek. Kemarin kita dorong ke eks Adaro, tapi setelah dicek, data sementara yang saya terima menunjukkan bahwa masih perlu pendalaman lebih lanjut,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (22/7).

Muhammadiyah rencana bakal mengelola lahan eks tambang milik PT Alamtri Resources Indonesia (ADRO) yang berlokasi di Kalimantan Selatan dengan luas lebih dari 7.000 hektare. Namun, sampai pertengahan tahun, belum ada dokumen resmi yang menyatakan Muhammadiyah mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) itu.

Baca juga : Bahlil Lahadalia: Izin Pengelolaan Tambang PBNU sudah Beres

Bahlil berdalih kajian yang dilakukan agar lahan yang diberikan memiliki kualitas terbaik kepada setiap ormas keagamaan

“Muhammadiyah sudah kita dorong, tapi sekarang sedang dikaji kembali. Yang kita kasih harus yang bagus, jangan sampai yang kualitasnya kurang. Kalau tidak bagus, jadi tidak adil,” tegasnya.

Bahlil mencontohkan Nahdlatul Ulama (NU) telah mendapatkan konsesi lahan eks tambang milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang dinilai bagus. Oleh karena itu, Muhammadiyah pun, menurutnya, berhak mendapat lahan yang setara.

“NU sudah dapat yang bagus, maka Muhammadiyah juga harus dapat yang bagus. Supaya niat baik kita sejalan dengan apa yang kita eksekusi," pungkasnya. (E-3)