Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
THE Indonesian Institute (TII) menyebutkan bahwa fenomena politik keluarga tumbuh subur disebabkan tidak adanya regulasi yang membatasinya.
“Tidak ada regulasi yang membatasi orang-orang yang terafiliasi dengan politik keluarga. Artinya, setiap orang bebas untuk maju sebagai kandidat dalam pemilu," kata Peneliti Bidang Politik TII Ahmad Hidayah dalam webinar "Politik Keluarga Menjelang Pemilu Serentak 2024" di Jakarta, hari ini.
Sampai saat ini, lanjut dia, tidak ada wacana dari DPR RI untuk membatasi hal tersebut, termasuk rencana membuat regulasi pembatasan politik keluarga.
"Saya pikir perlu kajian yang lebih mendalam lagi sehingga regulasi bisa terimplementasi dengan efektif," katanya.
Ahmad Hidayah menekankan bahwa partai politik perlu merekrut orang-orang yang memang memiliki kapasitas.
Salah satu cara yang dilakukan, papar dia, dengan menerapkan model seleksi kandidat yang terbuka dan transparan. Selain itu, pendidikan politik kepada publik merupakan suatu hal yang penting.
Baca juga: SKI: AHY Pantas Dipasangkan dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024
“Menjadi tugas bersama untuk memberikan pendidikan politik kepada publik menjelang Pemilu 2024," kata dia.
Jangan sampai, menurut dia, publik memilih kandidat hanya melihat dari popularitas semata. Publik perlu memilih kandidat yang memiliki rekam jejak yang baik, visi, misi, dan program yang jelas.
Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan bahwa kunci proses pemilihan calon anggota legislatif, kepala daerah sampai calon presiden terletak pada partai politik.
Partai politik di satu sisi, ujar dia, dituntut untuk menang. Oleh karena itu sebuah kewajaran jika partai politik menjadi pragmatis dengan merekrut orang-orang yang sudah memiliki modal sosial dan kapital mumpuni.
Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya proses pemilihan calon anggota legislatif maupun kepala daerah yang benar-benar mengedepankan kualitas, integritas, dan kapasitas para kandidat yang akan diusung parpol.(OL-4)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Para mahasiswa pengunjuk rasa tersebut tidak mengalami kekerasan fisik yang berarti.
Survei Curator Nagara Institute dan Sosiolog, Sulfikar Amir, menerangkan ada 44,17% pemilih tak masalah jika kandidat Pemilu dan Pilkada berasal dari politik dinasti.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Dari 1.553 kandidat yang berkompetisi pada pilkada 2024, ada 605 kandidat yang terlibat dalam dinasti politik dinasti
Pramono mengatakan bahwa pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, nasibnya sama dengan sang anak, Hanindhito Himawan Pramana atau Dito
PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved