Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
THE Indonesian Institute (TII) menyebutkan bahwa fenomena politik keluarga tumbuh subur disebabkan tidak adanya regulasi yang membatasinya.
“Tidak ada regulasi yang membatasi orang-orang yang terafiliasi dengan politik keluarga. Artinya, setiap orang bebas untuk maju sebagai kandidat dalam pemilu," kata Peneliti Bidang Politik TII Ahmad Hidayah dalam webinar "Politik Keluarga Menjelang Pemilu Serentak 2024" di Jakarta, hari ini.
Sampai saat ini, lanjut dia, tidak ada wacana dari DPR RI untuk membatasi hal tersebut, termasuk rencana membuat regulasi pembatasan politik keluarga.
"Saya pikir perlu kajian yang lebih mendalam lagi sehingga regulasi bisa terimplementasi dengan efektif," katanya.
Ahmad Hidayah menekankan bahwa partai politik perlu merekrut orang-orang yang memang memiliki kapasitas.
Salah satu cara yang dilakukan, papar dia, dengan menerapkan model seleksi kandidat yang terbuka dan transparan. Selain itu, pendidikan politik kepada publik merupakan suatu hal yang penting.
Baca juga: SKI: AHY Pantas Dipasangkan dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024
“Menjadi tugas bersama untuk memberikan pendidikan politik kepada publik menjelang Pemilu 2024," kata dia.
Jangan sampai, menurut dia, publik memilih kandidat hanya melihat dari popularitas semata. Publik perlu memilih kandidat yang memiliki rekam jejak yang baik, visi, misi, dan program yang jelas.
Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan bahwa kunci proses pemilihan calon anggota legislatif, kepala daerah sampai calon presiden terletak pada partai politik.
Partai politik di satu sisi, ujar dia, dituntut untuk menang. Oleh karena itu sebuah kewajaran jika partai politik menjadi pragmatis dengan merekrut orang-orang yang sudah memiliki modal sosial dan kapital mumpuni.
Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya proses pemilihan calon anggota legislatif maupun kepala daerah yang benar-benar mengedepankan kualitas, integritas, dan kapasitas para kandidat yang akan diusung parpol.(OL-4)
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Kunjungan Didit Prabowo ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat Hari Raya Idul Fitri 2025, Senin (31/3), merupakan potret dari politik silaturahmi.
Survei Curator Nagara Institute dan Sosiolog, Sulfikar Amir, menerangkan ada 44,17% pemilih tak masalah jika kandidat Pemilu dan Pilkada berasal dari politik dinasti.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Dari 1.553 kandidat yang berkompetisi pada pilkada 2024, ada 605 kandidat yang terlibat dalam dinasti politik dinasti
Pramono mengatakan bahwa pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, nasibnya sama dengan sang anak, Hanindhito Himawan Pramana atau Dito
PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
Solo Melawan Politik Amoral alias Sempal menolak calon boneka dinasti politik Jokowi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved