Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
BEBERAPA hari jelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU, jagad media sosial ramai dengan hoaks satire yang menyerang Presiden RI Joko Widodo.
Satire merupakan salah satu jenis informasi hoaks yang disajikan dengan gaya satir atau humor yang hiperbola. Hoaks jenis satire Ini masuk dalam kategori ujaran kebencian dengan komunikasi yang sengaja untuk menggambarkan atau mengomentari sesuatu dengan cara yang berlebihan, melucu, atau ironi.
Hoaks jenis satire kepada Jokowi meluas di media sosial sejak dua minggu sebelum bacaan putusan MK terhadap gugatan syarat usia calon Capres-Cawapres RI sampai pasca putusan.
Demikian disampaikan oleh Susianah Affandy, Koordinator Nasional Peta Indonesia (Gerakan Pembela Tanah Air Indonesia). Pihaknya menerima pengaduan masyarakat adanya banyak bertebaran hoaks jenis satir mulai yang disebarkan oleh masyarakat luas.
Ada macam-macam materi hoaks satire yang menyerang Jokowi, mulai dari bentuknya flyer, meme, video sampai berita yang ditayangkan oleh media online nasional.
“Bentuknya bermacam-macam. Ada meme yang memuat gambar 3 calon Presiden dengan berpasangan tiga putra Pak Jokowi. Ada Meme yang mengkaitkan dengan misi Presiden RI yakni Indonesia Maju diplesetkan memajukan putra-putrinya disertai foto. Dan ada meme mencantumkan cucu Pak Jokowi, Jan Ethes sebagai Cawapres dengan disandingkan foto salah satu Capres," kata Susianah dalam keterangan resmi, Selasa (17/10).
Dalam temuan di media sosial juga bertebaran dari sumber berita media online nasional tentang kepanjangan Mahkamah Konstitusi yang diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga.
Penyebaran hoaks satire dengan materi terakhir ini dibuat oleh kalangan cerdik pandai, kelompok intelektual dan tokoh nasional yang menjadi sumber berita dari pemberitaan.
Meme-meme yang tersebar di medsos tersebut menjadi bahasan debat kusir di banyak Whatsapp Group.
baca juga: Ketua MK Anwar Usman Tabrak UU Kekuasaan Kehakiman
Susianah menjabarkan bahwa tujuan hoaks satire adalah untuk menciptakan efek humor atau mengkritik subjek yang dibahas. Informasi satire tidak dimaksudkan serius atau benar, dan seringkali mengandung tanda-tanda bahwa itu adalah ejekan atau sindiran atau ujaran kebencian.
Tujuan orang menyampaikan satire adalah membuat orang tertawa atau tersenyum sambil menggambarkan subjek dengan cara yang berlebihan atau konyol.
Menurutnya satire sering kali menggunakan parodi, yaitu imitasi yang berlebihan atau perubahan substansial terhadap subjek tertentu. Banyak informasi satire digunakan untuk mengkritik atau mengomentari isu-isu sosial, politik dan budaya yang kontroversi. Penggunaan cara satire dimaksudkan untuk menyuarakan ketidakpuasan atau penolakan terhadap kebijakan tertentu.
“Jika Presiden RI saja bisa menjadi sasaran hoaks satire secara terbuka dan dilakukan oleh siapapun, maka ke depan siapapun bisa jadi sasaran target. Kita dikenal sebagai bangsa yang santun, kita harus menjaga diri kita, mencegah jemari untuk ikut-ikutan apa yang sedang trend di masyarakat. Apa yang kita sebarkan, akan tinggalnya jejak digitalnya," lanjutnya.
Secara terpisah, Eko Priyono Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pencinta Tanah Air Indonesia mendorong kepada tokoh politik, tokoh masyarakat dan para intelektual untuk memberikan teladan kepada anak bangsa. (N-1)
WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.
Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.
Politikus PDIP Deddy Sitorus menyambut baik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK).
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengan lokal telah melampaui kewenangannya
Sejarah ketatanegaraan kita menunjukkan terjadinya inkonsistensi terhadap pelaksanaan pemilihan.
Menurutnya, penting bagi DPR dan Pemerintah untuk bisa menjelaskan seberapa partisipatif proses pembentukan UU TNI.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved