Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BEBERAPA hari jelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU, jagad media sosial ramai dengan hoaks satire yang menyerang Presiden RI Joko Widodo.
Satire merupakan salah satu jenis informasi hoaks yang disajikan dengan gaya satir atau humor yang hiperbola. Hoaks jenis satire Ini masuk dalam kategori ujaran kebencian dengan komunikasi yang sengaja untuk menggambarkan atau mengomentari sesuatu dengan cara yang berlebihan, melucu, atau ironi.
Hoaks jenis satire kepada Jokowi meluas di media sosial sejak dua minggu sebelum bacaan putusan MK terhadap gugatan syarat usia calon Capres-Cawapres RI sampai pasca putusan.
Demikian disampaikan oleh Susianah Affandy, Koordinator Nasional Peta Indonesia (Gerakan Pembela Tanah Air Indonesia). Pihaknya menerima pengaduan masyarakat adanya banyak bertebaran hoaks jenis satir mulai yang disebarkan oleh masyarakat luas.
Ada macam-macam materi hoaks satire yang menyerang Jokowi, mulai dari bentuknya flyer, meme, video sampai berita yang ditayangkan oleh media online nasional.
“Bentuknya bermacam-macam. Ada meme yang memuat gambar 3 calon Presiden dengan berpasangan tiga putra Pak Jokowi. Ada Meme yang mengkaitkan dengan misi Presiden RI yakni Indonesia Maju diplesetkan memajukan putra-putrinya disertai foto. Dan ada meme mencantumkan cucu Pak Jokowi, Jan Ethes sebagai Cawapres dengan disandingkan foto salah satu Capres," kata Susianah dalam keterangan resmi, Selasa (17/10).
Dalam temuan di media sosial juga bertebaran dari sumber berita media online nasional tentang kepanjangan Mahkamah Konstitusi yang diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga.
Penyebaran hoaks satire dengan materi terakhir ini dibuat oleh kalangan cerdik pandai, kelompok intelektual dan tokoh nasional yang menjadi sumber berita dari pemberitaan.
Meme-meme yang tersebar di medsos tersebut menjadi bahasan debat kusir di banyak Whatsapp Group.
baca juga: Ketua MK Anwar Usman Tabrak UU Kekuasaan Kehakiman
Susianah menjabarkan bahwa tujuan hoaks satire adalah untuk menciptakan efek humor atau mengkritik subjek yang dibahas. Informasi satire tidak dimaksudkan serius atau benar, dan seringkali mengandung tanda-tanda bahwa itu adalah ejekan atau sindiran atau ujaran kebencian.
Tujuan orang menyampaikan satire adalah membuat orang tertawa atau tersenyum sambil menggambarkan subjek dengan cara yang berlebihan atau konyol.
Menurutnya satire sering kali menggunakan parodi, yaitu imitasi yang berlebihan atau perubahan substansial terhadap subjek tertentu. Banyak informasi satire digunakan untuk mengkritik atau mengomentari isu-isu sosial, politik dan budaya yang kontroversi. Penggunaan cara satire dimaksudkan untuk menyuarakan ketidakpuasan atau penolakan terhadap kebijakan tertentu.
“Jika Presiden RI saja bisa menjadi sasaran hoaks satire secara terbuka dan dilakukan oleh siapapun, maka ke depan siapapun bisa jadi sasaran target. Kita dikenal sebagai bangsa yang santun, kita harus menjaga diri kita, mencegah jemari untuk ikut-ikutan apa yang sedang trend di masyarakat. Apa yang kita sebarkan, akan tinggalnya jejak digitalnya," lanjutnya.
Secara terpisah, Eko Priyono Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pencinta Tanah Air Indonesia mendorong kepada tokoh politik, tokoh masyarakat dan para intelektual untuk memberikan teladan kepada anak bangsa. (N-1)
KOMUNITAS Pecinan Semarang kembali menghidupkan tradisi Pasar Imlek Semawis 2026 sebagai ruang perayaan budaya yang inklusif sekaligus penggerak ekonomi rakyat.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.
WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pemidanaan semata.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan untuk bersaing pasar internasional.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Mahkamah Konstitusi kembali menguji UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) terkait kewenangan mengadili tindak pidana prajurit TNI. P
Program tersebut merupakan kebijakan penunjang yang tidak seharusnya memangkas alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang bersifat esensial.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved