Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BEBERAPA hari jelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU, jagad media sosial ramai dengan hoaks satire yang menyerang Presiden RI Joko Widodo.
Satire merupakan salah satu jenis informasi hoaks yang disajikan dengan gaya satir atau humor yang hiperbola. Hoaks jenis satire Ini masuk dalam kategori ujaran kebencian dengan komunikasi yang sengaja untuk menggambarkan atau mengomentari sesuatu dengan cara yang berlebihan, melucu, atau ironi.
Hoaks jenis satire kepada Jokowi meluas di media sosial sejak dua minggu sebelum bacaan putusan MK terhadap gugatan syarat usia calon Capres-Cawapres RI sampai pasca putusan.
Demikian disampaikan oleh Susianah Affandy, Koordinator Nasional Peta Indonesia (Gerakan Pembela Tanah Air Indonesia). Pihaknya menerima pengaduan masyarakat adanya banyak bertebaran hoaks jenis satir mulai yang disebarkan oleh masyarakat luas.
Ada macam-macam materi hoaks satire yang menyerang Jokowi, mulai dari bentuknya flyer, meme, video sampai berita yang ditayangkan oleh media online nasional.
“Bentuknya bermacam-macam. Ada meme yang memuat gambar 3 calon Presiden dengan berpasangan tiga putra Pak Jokowi. Ada Meme yang mengkaitkan dengan misi Presiden RI yakni Indonesia Maju diplesetkan memajukan putra-putrinya disertai foto. Dan ada meme mencantumkan cucu Pak Jokowi, Jan Ethes sebagai Cawapres dengan disandingkan foto salah satu Capres," kata Susianah dalam keterangan resmi, Selasa (17/10).
Dalam temuan di media sosial juga bertebaran dari sumber berita media online nasional tentang kepanjangan Mahkamah Konstitusi yang diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga.
Penyebaran hoaks satire dengan materi terakhir ini dibuat oleh kalangan cerdik pandai, kelompok intelektual dan tokoh nasional yang menjadi sumber berita dari pemberitaan.
Meme-meme yang tersebar di medsos tersebut menjadi bahasan debat kusir di banyak Whatsapp Group.
baca juga: Ketua MK Anwar Usman Tabrak UU Kekuasaan Kehakiman
Susianah menjabarkan bahwa tujuan hoaks satire adalah untuk menciptakan efek humor atau mengkritik subjek yang dibahas. Informasi satire tidak dimaksudkan serius atau benar, dan seringkali mengandung tanda-tanda bahwa itu adalah ejekan atau sindiran atau ujaran kebencian.
Tujuan orang menyampaikan satire adalah membuat orang tertawa atau tersenyum sambil menggambarkan subjek dengan cara yang berlebihan atau konyol.
Menurutnya satire sering kali menggunakan parodi, yaitu imitasi yang berlebihan atau perubahan substansial terhadap subjek tertentu. Banyak informasi satire digunakan untuk mengkritik atau mengomentari isu-isu sosial, politik dan budaya yang kontroversi. Penggunaan cara satire dimaksudkan untuk menyuarakan ketidakpuasan atau penolakan terhadap kebijakan tertentu.
“Jika Presiden RI saja bisa menjadi sasaran hoaks satire secara terbuka dan dilakukan oleh siapapun, maka ke depan siapapun bisa jadi sasaran target. Kita dikenal sebagai bangsa yang santun, kita harus menjaga diri kita, mencegah jemari untuk ikut-ikutan apa yang sedang trend di masyarakat. Apa yang kita sebarkan, akan tinggalnya jejak digitalnya," lanjutnya.
Secara terpisah, Eko Priyono Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pencinta Tanah Air Indonesia mendorong kepada tokoh politik, tokoh masyarakat dan para intelektual untuk memberikan teladan kepada anak bangsa. (N-1)
pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka tak sederhana, perlu dukungan kuat legislatif dan adanya pelanggaran hukum yang memang terbukti.
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim ke DPR dan MPR.
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penghalang bagi PDIP untuk merapat ke koalisi pemerintah.
MK buka suara terkait isu pemakzulan wakil presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka yang santer belakangan ini.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MK menolak lima gugatan yang diajukan sejumlah pemohon berkaitan dengan pengujian formil dan materiil UU TNI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan atas pengujian UU Kejaksaan terkait hak imunitas bagi jaksa.
DUA orang advokat, Syamsul Jahidin dan Ernawati menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved