Hampir Semua Presiden Praktikkan Politik Dinasti

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka keran kepala daerah sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres), meski berusia kurang dari 40 tahun, digadang-gadang menjadi celah bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Objektifitas dalam menyikapi putusan MK tersebut perlu dilakukan, sebab pada kenyatannya, hampir semua presiden pernah mempraktikkan politik dinasti. Demikian disampaikan pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Ferry Daud Liando.

Ia menjelaskan, politik dinasti berbeda dengan dinasti politik. "Politik dinasti adalah tindakan para penguasa memberikan jabatan pemerintahan pada keluarganya," kata Ferry kepada Media Indonesia, Selasa (17/10).

Baca juga: Inkonsistensi Hakim MK Disoal

Presiden ke-2 Soeharto, misalnya, pernah mengangkat putrinya, Siti Hardijanti Rukmana, sebagai Menteri Sosial sebelum tumbang pada 1998. Adapun Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengangkat Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, putri keduanya, sebagai orang penting di seputar Istana.

"Ibu Mega pernah menunjuk suaminya menjadi ketua MPR, Pak SBY calonkan anaknya di DPR dan sempat memegang jabatan strategis di DPR," beber Ferry.

Baca juga: Drama Lanjutan Diprediksi Terjadi Bila Gibran Berlabuh ke Prabowo

Menurutnya, reaksi publik terhadap potensi politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi lebih dahsyat ketimbang presiden-presiden sebelumnya. Ia menduga, kemarahan publik didasarkan pada tuduhan bahwa Jokowi mengintervensi putusan MK.

Ferry berpendapat, motif politik dinasti yang diterapkan setelah Reformasi hanya berfokus pada kekuasaan untuk kenikmatan belaka. Oleh karena itu, kerabat di sekitar presiden berusaha untuk ikut berkuasa agar dapat menikmati fasilitas kekuasaan.

"Di berbagai daerah, praktik-praktik memperpanjang kekuasaan melalui kerabat sangat marak terjadi," tandasnya. (Z-3)