Inkonsistensi Hakim MK Disoal

PAKAR hukum tata negara dari  Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu menilai perubahan pendirian hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Pada prinsipnya, bukan penyerobotan hukum namun di putusan 90 terlihat betul perubahan pendirian hakim. Seharusnya, putusan yang terdahulu menjadi patokan,” ungkap Andi kepada Media Indonesia, Selasa (17/10).

Baca juga: Gibran Diharapkan Tolak Dicalonkan Jadi Cawapres

Andi menerangkan ada hakim yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap hakim lain. Sebab, pada tiga putusan sebelumnya para hakim tersebut menolak masuk dalam perdebatan batas usia. “Saya lebih melihat adanya vested interest yang lebih dominan,” tegas Andi.

Dalam dissenting opinion  saat membacakan putusan uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, kemarin, hakim konstitusi Saldi Isra merasa gerah sekaligus cemas dengan sikap dan pandangan sebagian hakim konstitusi yang dinilainya menjebakkan diri dalam pusaran politik.

Dari 13 perkara permohonan pengujian Pasal 169 Huruf q UU Pemilu tentang syarat minimal usia capres dan cawapres adalah 40 tahun yang diterima MK, tujuh di antaranya diputus, Senin (16/10/2023). Lima perkara ditolak, satu dicabut, dan hanya satu permohonan yang dikabulkan sebagian oleh MK.

"Saya bingung dan benar-benar bingung untuk memulai harus dari mana pendapat berbeda ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi pada 11 April 2017, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan bisa dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah sikap dan pendiriannya hanya dalam sekelebat,” ujar Saldi ketika membacakan dissenting opinion.

Baca juga: Maklumat Juanda Kritisi Putusan MK: Muluskan Jalan Anak Presiden, Kemunduran Demokrasi hingga Dinasti Politik

Saldi juga menyoroti beberapa hakim yang kelihatan inkonsisten, bahkan tidak bisa mempertahankan pendapatnya yang berubah dari suatu perkara ke perkara lain dengan basis yang minim.

Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, juga menyampaikan Ketua MK Anwar Usman sesat berpikir.

Baca juga: Drama Lanjutan Diprediksi Terjadi Bila Gibran Berlabuh ke Prabowo

Sebab, Usman telah mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengangkat panglima perang Muhammad al-Fatih untuk melawan kekuatan Bizantium.

Jika Usman menjadikan ini sebagai pertimbangan hukum, lanjut Rieke, maka terindikasi kuat itu merupakan suatu kesesatan dalam berpikir.

“Terindikasih kuat merupakan ‘fallacy argumentum ad verecundiam’ dalam suatu putusan pengadilan. Terindikasi kuat merupakan suatu penalaran hukum yang tidak tepat, karena penggunaan otoritas yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Ilmu Hukum,” ujar Rieke. (P-3)