Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berulang kali didesak oleh wartawan, mantan Hakim Agung itu tetap kukuh tidak mau berkomentar.
Performa figur yang dipercaya menjadi Dewan Pengawas KPK menjadi variabel penting dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK.
Kehadiran Dewan Pengawas itu justru berpotensi akan membuat lembaga itu menjadi kacau, karena ada pimpinan di satu sisi dan dewan pengawas di sisi lain dengan fungsi yang bermasalah.
Presiden Joko Widodo mengungkap sejumlah nama diusulkan sebagai Dewan Pengawas KPK yakni hakim Albertina Ho, mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, dan mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar.
Sejumlah nama yang disebut Presiden Joko Widodo bakal menduduki posisi di dewan pengawas komisi antirasuah direspons positif berbagai kalangan.
"Enggak ada komentar soal ini. Itu kan baru disebut-sebut media, biasa toh. Kan Pak Jokowi sebut ada calon dari ini, dari itu, namanya juga calon, toh," katanya.
Kali ini permohonan diajukan oleh Martinus Butarbutar dan Risef Mario yang berprofesi sebagai pengacara. Permohonan keduanya tercatat dengan nomor registrasi 85/PUU-XVII/2019.
Bahkan, Alex menyebut ada nomor-nomor tertentu yang disadap satu bulan belakangan. Pihaknya mendapat laporan masyarakat terkait nomor tersebut.
"Ya kan Pak Artidjo komitmennya tinggi untuk pemberantasan korupsi, baguslah," kata Alex
Alex juga mengapresiasi jika mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dan hakim Albertino Ho dijadikan Dewas bersama Artidjo.
Ruki menyerahkan sepenuhnya keputusan siapa yang akan mengisi jabatan Dewan Pengawas KPK ke Presiden Jokowi.
Nama Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Taufiequrachman Ruki disebut akan menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.
Hal itu agar tidak ada tuduhan bahwa KPK dipolitisasi atau ditunggangi kepentingan politis partai politik.
"Saya tidak tahu apapun, jadi saya mau komentar apa? Saya enggak tahu," tandasnya.
Marwata juga mengaku siap bekerja sama dengan Dewas KPK dalam bekerja memberantas korupsi.
Musababnya, pemilihan Dewas semata hanya diangkat oleh presiden dan terkesan tidak transparan.
"Dewas jangan orang partisan. Tentu jangan dari kalangan partai. Tentu kita minta Pak Jokowi menghindari mengangkat dewas yang punya afiliasi atau partisan,"
Yusril lebih memilih berada di luar pemerintahan dan menjalani aktivitasnya kesehariannya sebagai seorang advokat.
Presiden tak boleh salah memilih anggota Dewan Pengawas KPK karena pertaruhannya sangat besar dalam pemberantasan korupsi.
Kualifikasi normatif Dewas KPK mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang KPK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved