Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
SEKRETARIS Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa mewanti-wanti agar dewan pengawas (dewas) KPK merupakan sosok independen, tidak berafiliasi dengan partai politik. Hal ini diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan di lembaga pengawas antirasuah itu.
"Dewas jangan orang partisan. Tentu jangan dari kalangan partai. Tentu kita minta Pak Jokowi menghindari mengangkat dewas yang punya afiliasi atau partisan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Menurut Saan, masih banyak sosok-sosok kompeten dan independen dari kalangan akademisi yang layak menempati jabatan dewas KPK. Pun yang pernah berkecimpung di lembaga antirasuah.
"Apakah mereka yang pernah di KPK, atau akademisi atau tokoh masyarakat. Tapi yang punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi," ungkapnya.
Baca juga: Dewas KPK Harus Diisi Orang-Orang Pro Pemberantasan Korupsi
Kendati demikian, Saan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk memilih Dewan Pengawas KPK. Dengan catatan memiliki rekam jejak yang bersih dan berintegritas.
"Pertama, dari sisi integritas itu jadi penting, kredibilitasnya dan punya track record di pemberantasan korupsi dan punya komitmen di pemberantasan korupsi," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemilihan anggota Dewas KPK dalam tahap finalisasi. Sosok terpilih itu akan diperkenalkan kepada publik saat pelantikan pimpinan KPK anyar pada 20 Desember 2019.
Pemilihan Dewas KPK berbeda dengan seleksi pimpinan KPK. Presiden diminta memilih langsung lima sosok terbaik menduduki posisi yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu.
Sejumlah nama yang santer menduduki posisi itu di antaranya mantan anggota panitia seleksi pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman, guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Marcus Priyo Gunarto, mantan Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki dan mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.(OL-5)
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengapresiasi dan memuji Presiden Prabowo Subianto dan tim ekonomi yang berhasil menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
POLITIKUS PDIP, Guntur Romli, menanggapi usulan NasDem agar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, saat ini dia menilai bahwa anggaran yang ada saat ini lebih banyak difokuskan pada berbagai macam program prioritas Presiden Prabowo.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
Albertina mengatakan, umurnya belum menyentuh masa pensiun. Sehingga, dia harus kembali lagi ke instansi asalnya usai purnatugas di Dewas KPK.
ANGGOTA Komisi III DPR Nasir Djamil mengungkapkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK dijadwalkan pekan depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved