Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini didorong Partai NasDem apabila pemerintah memutuskan tak melanjutkan pembangunan kawasan IKN Nusantara.
"Usul dari Partai NasDem adalah diserahkan asetnya kepada pemerintah provinsi Kalimantan Timur sembari kita menetapkan Ibu Kota Nusantara itu yang sekarang letaknya di Sepaku itu menjadi Ibu Kota Kalimantan Timur," kata Ketua DPP Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7)
Rifqi mengatakan nasib IKN Nusantara harus dipikirkan. Terlebih jika pemerintah pusat mengambil sikap moratorium terhadap IKN Nusantara.
"Bahwa IKN dilakukan moratorium, atau misalnya dihentikan sama sekali, tidak dioperasionalisasikan sebagai Ibu Kota Negara, bangunan yang sudah menelan anggaran ratusan triliun itu kan akan mubazir," ujar dia.
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan infrastruktur di kawasan IKN Nusantara sejatinya pantas untuk dijadikan ibu kota provinsi. Khususnya dalam mendukung kinerja pemerintahan tingkat provinsi.
"Karena untuk level infrastruktur pemerintahan provinsi, infrastruktur yang ada di IKN itu di atas rata-rata dan itu berkelas," kata Rifqi.
Sebelumnya, Partai NasDem mendesak Keputusan Presiden (Keppres) terkait IKN Nusantara, segera diterbitkan. Hal itu merupakan salah satu opsi strategis yang disampaikan Partai NasDem, untuk ditindaklanjuti pemerintah pusat.
"Jika IKN Ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, segera terbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN. Terbitkan pula Keppres tentang pemindahan kementerian/lembaga dan ASN secara bertahap ke IKN, dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7).
NasDem juga mendesak agar IKN segera difungsikan bertahap. Salah satunya dengan menempatkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.
Menurut Saan, dengan berkantornya wapres di IKN, pembangunan Indonesia timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat. Bahkan, mempercepat pemerataan pembangunan. (P-4)
GUBERNUR Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud (Harum) mewajibkan dosen dan pejabat eselon 2 Pemprov Kaltim melanjutkan studi hingga jenjang doktoral (S3).
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Peristiwa ini melibatkan dua kabupaten/kota yakni Kota Banjarbaru dan Hulu Sungai Tengah.
BNPB mencatat sejumlah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur.
KALIMANTAN Timur (Kaltim) menggelar festival budaya berskala internasional bertajuk, East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025.
,PERINGATAN Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 dan Rakernas X PKK sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke 45 Dekranas Tahun 2025 akan diselenggarakan di Samarinda dan Balikpapan.
MENJELANG pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Makassar pada 8-10 Agustus 2025, Partai NasDem menggelar kegiatan penanaman pohon di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas menyusul sikap pemerintah Malaysia yang menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Hasan Nasbi mengungkapkan, Kabinet Merah Putih yang berada di bawah kemudi Presiden Prabowo Subianto cukup solid dan kompak.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI M Shadiq Pasadigoe menyayangkan maraknya pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved