Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini didorong Partai NasDem apabila pemerintah memutuskan tak melanjutkan pembangunan kawasan IKN Nusantara.
"Usul dari Partai NasDem adalah diserahkan asetnya kepada pemerintah provinsi Kalimantan Timur sembari kita menetapkan Ibu Kota Nusantara itu yang sekarang letaknya di Sepaku itu menjadi Ibu Kota Kalimantan Timur," kata Ketua DPP Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7)
Rifqi mengatakan nasib IKN Nusantara harus dipikirkan. Terlebih jika pemerintah pusat mengambil sikap moratorium terhadap IKN Nusantara.
"Bahwa IKN dilakukan moratorium, atau misalnya dihentikan sama sekali, tidak dioperasionalisasikan sebagai Ibu Kota Negara, bangunan yang sudah menelan anggaran ratusan triliun itu kan akan mubazir," ujar dia.
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan infrastruktur di kawasan IKN Nusantara sejatinya pantas untuk dijadikan ibu kota provinsi. Khususnya dalam mendukung kinerja pemerintahan tingkat provinsi.
"Karena untuk level infrastruktur pemerintahan provinsi, infrastruktur yang ada di IKN itu di atas rata-rata dan itu berkelas," kata Rifqi.
Sebelumnya, Partai NasDem mendesak Keputusan Presiden (Keppres) terkait IKN Nusantara, segera diterbitkan. Hal itu merupakan salah satu opsi strategis yang disampaikan Partai NasDem, untuk ditindaklanjuti pemerintah pusat.
"Jika IKN Ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, segera terbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN. Terbitkan pula Keppres tentang pemindahan kementerian/lembaga dan ASN secara bertahap ke IKN, dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7).
NasDem juga mendesak agar IKN segera difungsikan bertahap. Salah satunya dengan menempatkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.
Menurut Saan, dengan berkantornya wapres di IKN, pembangunan Indonesia timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat. Bahkan, mempercepat pemerataan pembangunan. (P-4)
SEORANG pekerja perusahaan sawit bernama Muhammad Rosaid Amar alias Edo (33) tenggelam di Sungai Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur.
Sepanjang 2025, tim peneliti berhasil mencatat 1.618 jenis flora dan fauna. Terdapat penambahan 275 jenis flora dan fauna baru yang teridentifikasi di kawasan tersebut.
Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke IKN Kalimantan Timur meninjau fasilitas pendidikan dan pasar, masyarakat antusiasi berfoto dengan Gibran di IKN
Sebanyak 7 unit alat berat jenis ekskavator diamankan dari lokasi terpisah didalam kawasan Taman Nasional Kutai, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudi Mas'ud (Harum) berkomitmen menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan dan kebodohan di Bumi Etam.
Program pengabdian ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di Kelurahan Lempake yang masih menghadapi tantangan ketahanan pangan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved