Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, menyambut baik Artidjo Alkostar sebagai Dewan Pengawas KPK. Menurutnya, posisi itu sangat tepat diemban Artidjo.
"Ya kan Pak Artidjo komitmennya tinggi untuk pemberantasan korupsi, baguslah," kata Alex di Gedung KPK, Rabu, (18/12)
Menurutnya, keberadaan Artidjo bisa memperkuat sendi-sendi penegakan hukum oleh KPK. Selain Artidjo, ada Nawawi Pomolango yang berlatar belakang hakim sebagai Wakil Ketua KPK.
"Artinya pengawasannya lebih bagus kita lebih hati-hati," kata dia.
Alex berharap Presiden Joko Widodo memilih Dewan Pengawas KPK secara proporsional, yakni bekerja bisa terkendali dan sesuai porsi. Di sisi lain, Alex juga berkomentar soal Taufiequrachman Ruki dan Albertino Ho yang digadang menjadi Dewas bersama Artidjo.
Baca juga: Disebut Sebagai Calon Dewas KPK, Ruki: Saya belum Dihubungi
Menurut dia, tak ada masalah jika Ruki dipasang Jokowi di dewan. Sebab secara kompetensi mantan ketua KPK dua periode itu sangat mumpuni. "Pasti dia paham proses bisnis di KPK, jadi ketika ada sesuatu yang berlebihan pasti dia paham," kata Alex.
Dia percaya Ruki dan Albertino menjadi pengawas KPK. Jika ada pimpinan yang melenceng dan terindikasi melanggar kode etik, maka mereka akan mengingatkan. "Kan nanti pelanggaran etik pegawai dan pimpinan kan yang memproses dewas," kata Alex.
Presiden Jokowi mengungkapkan pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK dalam tahap finalisasi. Sosok terpilih itu akan diperkenalkan kepada publik saat pelantikan pimpinan anyar KPK, Jumat, 20 Desember
Pemilihan Dewas KPK berbeda dengan seleksi pimpinan KPK. Presiden dapat menunjuk langsung lima sosok terbaik menduduki posisi yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (OL-8)
KPK menetapkan empat tersangka atas operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo. Bupati Ponorogo Suigiri Sancoko (SUG) menyandang status tersangka.
KPK memanggil saksi lain sebelum memeriksa tersangka kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) sebelum memeriksa Yaqut Cholil Qoumas.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
KPK menjawab bantahan Bupati Pati Sudewo yang kini nonaktif, ia mengeklaim dikorbankan karena merasa tidak pernah mematok tarif jabatan perangkat desa. Sudewo membahas tarif dengan tim 8
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tarif jabatan perangkat desa yang dipatok Bupati nonaktif Pati Sudewo dijadikan pengumuman terbuka. Banyak warga mengetahui tarif itu.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved