Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku banyak pihak yang menyebut namanya masuk dalam kandidat Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
"Walau masih dalam proses seleksi, banyak orang yang bertanya, dan bahkan ada yang ucapkan selamat kepada saya," kata Yusril kepada wartawan, Senin (16/12).
Ia mengaku tak tertarik untuk mengemban amanat sebagai pengawas rasuah. Yusril lebih memilih berada di luar pemerintahan dan menjalani aktivitasnya kesehariannya sebagai seorang advokat.
"Saya sendiri dengan segala permohonan maaf, sama sekali tidak berminat dan tidak bersedia menduduki jabatan sebagai Dewas KPK. Saya lebih memilih tetap menjadi advokat professional yang oleh UU Advokat dikategorikan sebagai penegak hukum daripada menjadi Dewas KPK," tegas Yusril.
Baca juga: Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK Dilantik 20 Desember
Hingga saat ini, Yusril mengaku belum ada pihak istana yang menghubunginya. Ia tak menggubris informasi yang mengaitkan dirinya dengan Dewas KPK.
"Saya menganggap bahwa disebut-sebutnya nama saya sebagai salah satu calon Dewas KPK hanyalah kabar burung belaka," tutupnya.
Sejumlah nama digadang-gadang sebagai kandidat calon dewan pengawas KPK, di antaranya mantan anggota Panitia Seleksi Komisioner KPK Indriyanto Seno Adji, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman dan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Marcus Priyo Gunarto. Ada pula mantan Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki dan mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan nama-nama Dewas KPK diumumkan Jumat (20/12) esok.(OL-5)
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved