Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Dewas KPK tetap menggelar sidang etik Johanis Tanak pada Senin (24/7), meski Johanis mengajukan cuti.
Dewas KPK belum menentukan jadwal untuk memanggil Johanis Tanak terkait dugaan pelanggaran etik.
Harapan KPK sebagai institusi negara yang paling tepercaya, dan layak dipimpin oleh manusia setengah dewa ternyata jauh panggang dari api.
KETERPURUKAN citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian tak tertolong. Rentetan problematika terus silih berganti.
INTEGRITAS Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian luluh lantak.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didesak membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK menyerahkan kasus asusila di rutan KPK ke aparat penegak hukum lain.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sudah tak mewakili harapan publik, khususnya setelah kasus dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri yang tak kunjung diusut.
KETUA Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengaku tidak kaget dengan praktik asusila di Rutan KPK.
Mahfud MD mengharapkan keberadaan Dewan Pengawas dapat menjadi pendorong semangat untuk terus memperluas penyampaian informasi publik
DEWAN Pengawas (Dewas) KPK enggan menanggapi kasus kebocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Meski Polda Metro Jaya telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana,
KPK mengaku bingung dengan adanya aksi pungutan liar di rumah tahanan yang mereka kelola. Mereka merasa SOP sudah ketat namun ternyata masih terjadi tindak kejahatan tersebut.
PENELITI Pukat UGM Zaenur Rohman mengatakan seharusnya Dewas KPK malu dengan keputusannya menyatakan laporan dugaan ebocoran dokumen penyelidikan dalam perkara ESDM
Sikap Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menyatakan tidak ada pelanggaran etik dalam kabar kebocoran dokumen dipertanyakan.
Permintaan pungutan liar di rumah tahanan KPK termasuk dalam kategori korupsi.
KPK tidak akan mentoleransi pihak yang berani meminta pungli di rutan.
Laporan itu terkait dugaan bocornya dokumen penyelidikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Rutan KPK menjadi sarang pungli hingga Rp4 miliar
Dewas dianggap gagal menjadi penjaga marwah KPK. Apalagi ini bukan kali pertama Dewas mengecewakan publik.
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan meminta waktu untuk memberikan keputusan terkait laporan dugaan pelanggaran etik ketua KPK Firli Bahuri.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved