Dewas KPK Belum Tentukan Jadwal Sidang Etik Johanis Tanak

Megawati Sentil KPK, Setyo Budiyanto: Hasto Sudah Divonis Bersalah

KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Duit Umat untuk Tunaikan Rukun Islam Kelima Dikelola Keroyokan, Ini Harapan KPK Pada BPKH dan BPH

Keberadaan dua instansi itu diharap bisa memaksimalkan fungsi transparansi, sampai akuntabilitas penyelenggaraan haji di Indonesia.

KPK Bakal Panggil Perwakilan Google untuk Bongkar Korupsi Pengadaan Cloud

Permintaan keterangan ditujukan untuk membuat kasus ini semakin terang. KPK tengah berupaya menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.

Duh, Ada Selisih Pengeluaran Bensin di Nozzle, Ini Temuan Lengkap dari KPK dalam Penyidikan Kasus Digitalisasi SPBU

Asep enggan memerinci pom bensin mana saja yang ditemukan selisih data. Menurut dia, selisih ini membuat negara merugi.

Ini Hitung-Hitungan Politik dari Mata Pengamat Jika Hasto Kembali Duduki Kursi Sekjen PDIP

Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.  

Amnesti kepada Hasto Tunjukkan KPK Punya Segudang Masalah

AMNESTI yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto dinilai merupakan puncak gunung es masalah fundamental di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ini Makna Amnesti dari Prabowo untuk Hasto di Mata KPK

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.

 Wakil Ketua KPK: Impunitas Penegak Hukum tak Tepat Diatur dalam RUU KUHAP

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menilai pengaturan impunitas terhadap advokat tersebut seharusnya tidak dicantumkan dalam KUHAP.

Johanis Tanak Kasih Saran RUU KUHAP, Penyelidik dan Penyidik Wajib S1 Hukum

RUU KUHAP menghapus kebijakan penyidik pembantu. Revisi beleid itu juga wajib mengatur soal tenggat waktu penyidikan, untuk memastikan adanya kepastian hukum kepada pihak berperkara.

Johanis Tanak Sebut KPK Bisa Usut Korupsi di BUMN

Dalam beleid baru itu, petinggi dikategorikan sebagai organ BUMN. Sehingga, KPK tetap bisa membuka kasus jika mengendus korupsi di perusahaan pelat merah.

Soal Aturan Anyar BUMN, Johanis Tanak: Tersangka Sebelum UU Berlaku Masih Bisa Diproses

Menurut Tanak, Lembaga Antirasuah masih bisa melakukan penindakan kepada badan hukum jika mengacu pada Pasal 9 huruf G dalam Undang-Undang BUMN.

Dua Luka Gorontalo: Kemiskinan dan Kesenjangan

Membangun Nalar Digital di Tengah Keterbatasan

Memerdekakan Hak Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia