Hari Ini Dewas KPK Kembali Gelar Sidang Etik Johanis Tanak

Pemerasan TKA Bakal Diusut dari era Menaker Erman Soeparno

KPK membuka peluang untuk mengusut kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja tenaga kerja asing (TKA) dari era Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno.

Tok, Singapura Tolak Penangguhan Penahanan Paulus Tannos

Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pemulangan Tannos dengan jalur diplomatik. Terbaru, Indonesia memberikan tambahan informasi ke penegak hukum Singapura pada 23 April 2025.

KPK Bongkar Besaran Tarif Setiap TKA untuk Dapat Izin Kerja di Kemenaker

Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.

KPK Banding Vonis 3 Tahun Penjara eks Pejabat Kemenkes di Korupsi APD Covid

KPK mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang diberikan kepada mantan pejabat Kemenkes Budi Sylvana dalam kasus korupsi APD Covid-19

KPK Temukan Potensi Korupsi Tambang di Raja Ampat pada Sektor Perizinan

KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. 

KPK Sebut Penanganan Kasus Gratifikasi Nikahan Anak Pejabat Kementerian PU Dilanjutkan

Setyo menyerahkan bawahannya untuk membuat kesimpulan. Tapi, dia memastikan belum ada kasus baru yang dibuka, atas penerimaan gratifikasi itu.

Johanis Tanak Kasih Saran RUU KUHAP, Penyelidik dan Penyidik Wajib S1 Hukum

RUU KUHAP menghapus kebijakan penyidik pembantu. Revisi beleid itu juga wajib mengatur soal tenggat waktu penyidikan, untuk memastikan adanya kepastian hukum kepada pihak berperkara.

Johanis Tanak Sebut KPK Bisa Usut Korupsi di BUMN

Dalam beleid baru itu, petinggi dikategorikan sebagai organ BUMN. Sehingga, KPK tetap bisa membuka kasus jika mengendus korupsi di perusahaan pelat merah.

Soal Aturan Anyar BUMN, Johanis Tanak: Tersangka Sebelum UU Berlaku Masih Bisa Diproses

Menurut Tanak, Lembaga Antirasuah masih bisa melakukan penindakan kepada badan hukum jika mengacu pada Pasal 9 huruf G dalam Undang-Undang BUMN.

KPK Nilai Rencana Prabowo Asingkan Koruptor Bisa Maksimalkan Efek Jera

Johanis menilai mengasingkan koruptor merupakan sebuah kengerian untuk memastikan korupsi tidak terjadi.

Tanak tak Merasa Terganggu Jika Hasto Mau Gugat Jabatannya ke MK

KPK bakal tetap bekerja seperti biasa meski digugat Hasto. KPK juga tidak mau mengurusi keputusan Sekjen PDIP itu jika merasa kepentingannya dirugikan.

Kapan Hasto Ditahan? KPK Beri Penjelasan, Peringatkan Jangan Berulah dan Singgung Alat Bukti

KPK menegaskan bahwa mereka dapat langsung menahan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), jika berulah.

Belajar dari Kasus Oknum Petugas Keamanan di Pematangsiantar

Suara Mosi tak Percaya kepada Menteri Kesehatan

Seni Mendengarkan di Era Digital

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting