Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku bingung dengan adanya aksi pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang mereka kelola. Mereka merasa standar operasional prosedur (SOP) sudah ketat namun ternyata masih terjadi tindak kejahatan tersebut.
"Ini yang masih terus kami dalami lebih lanjut karena secara SOP, secara kerja-kerja di rutan KPK, itu sangat ketat sebenarnya," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (21/6).
KPK pun belum bisa membeberkan secara detil modus pungli di dalam rutan. Namun, Ali meyakini ada keterlibatan pihak luar dalam aksi tersebut.
Baca juga: KPK Sebut Ada Pihak Luar yang Terlibat Pungli di Rutan KPK
"Masih terus kami dalami. Apakah ada jasa yang diberikan, apakah ada pelayanan khusus. Kalau betul, ada dugaan pidananya terus kami dalami," ucap Ali.
Sebelumnya, pungutan liar di dalam rutan KPK diungkap Dewan Pengawas. Puluhan pegawai lembaga antirasuah diyakini terlibat.
Baca juga: Mahfud MD Minta KPK Tangani Serius Pungli di Rutan KPK
"Diduga yang terlibat bahkan puluhan pegawai Rutan KPK," tutur anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. (Z-11)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas tujuh orang yang turut digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bersama Bupati Pati Sudewo.
KPK diminta segera menjerat pihak swasta yang diduga terlibat kuat dalam pusaran kasus tersebut.
Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Polres Kudus, Jawa Tengah, membenarkan adanya peminjaman satu ruang pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari.
Selama proses yang berlangsung seharian penuh, Sudewo hanya sempat terlihat keluar ruangan satu kali pada pukul 21.20 WIB menuju toilet.
Petugas Rutan rutin memeriksa barang yang dibawa pengunjung atau pengantar untuk mencegah masuknya benda terlarang.
Dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI, KPK membuka layanan khusus kunjungan tahanan.
Secara perinci, uang yang diterima Rhamdan meliputi total Rp4,5 juta pada 2019, Rp20,1 juta pada 2020, Rp30 juta pada 2021, Rp36 juta pada 2022, serta Rp5 juta pada 2023.
Firdaus mengaku menerima uang sekitar Rp1 juta sampai Rp1,5 juta setiap membantu menyelundupkan satu HP ke dalam Rutan KPK.
Asep Anzar membeberkan asal muasal menerima uang senilai total Rp99,6 juta secara tidak langsung dari hasil pungli para lurah atau koordinator pungli Rutan Cabang KPK pada periode 2019-2023
Penggunaan alat pendeteksi sinyal itu untuk menyegah adanya ponsel yang masuk. Dengan begitu, para tahanan tidak bisa menyembunyikan perangkat elektronik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved