Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan mengatakan, Perusahaan selalu menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan undang-undang.
Tragedi Agustus 2025 adalah salah satu ujian paling berat.
Aspek yang diteliti dan diidentifikasi tim LNHAM akan menyasar pada beberapa hal penting, salah satunya perlakuan terhadap demonstran dan tahanan.
Kericuhan pecah di tengah aksi massa yang pada awalnya berlangsung damai dan diikuti ribuan warga, aktivis, tokoh agama, hingga politisi.
Demonstrasi dihadiri politisi oposisi, aktivis, keluarga, serta tokoh gereja Katolik.
Ada persoalan serius terkait kepentingan politik Presiden yang membuat pemerintah enggan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGFP)
Tercatat, sejak 25 Agustus hingga 18 September 2025, Polda Jateng mengamankan 2.263 orang (872 dewasa dan 1.391 anak-anak).
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bertemu Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (11/9).
Pentingnya untuk memastikan seluruh polisi di daerah memahami aturan substantif yang berkaitan langsung dengan fungsi mereka di lapangan.
Mereka mendukung supremasi sipil dan mendesak pengusutan tuntas pelaku pembakaran fasilitas publik, seperti Gedung DPRD.
Pemerintah takut dengan konsekuensi politik yang mungkin timbul dari hasil penyelidikan TGPF.
Kriminalisasi terhadap ribuan orang itu tidak sejalan dengan upaya pemerintah yang selama ini menggaungkan komitmen terhadap keterbukaan
Tim independen ini akan melakukan penyelidikan non-yustisial guna mengungkap berbagai aspek penyebab demonstrasi, termasuk dampaknya serta penanganan aparat.
POLDA Metro Jaya membuka posko laporan orang hilang pascaaksi unjuk rasa. Posko tersebut berlokasi di Aula Satiaha Prabu, Gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
Protes yang diselenggarakan oleh partai Sahra Wagenknecht Alliance Reason and Justice (BSW) tersebut berlangsung di Gerbang Brandenburg.
Negara harus bertindak cepat terhadap pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi unjuk rasa untuk melakukan perusakan, pembakaran, penjarahan, hingga penganiayaan.
Yusril Ihza Mahendra menegaskan usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kericuhan demonstrasi akhir Agustus sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Perkembangan teknologi informasi membuat kritik terhadap pemerintah lebih mudah dilakukan.
Dibentuk atau tidaknya TGPF merupakan keputusan dari Presiden.
ANGGOTA DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyoroti rencana TNI melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi terkait narasi aksi demonstrasi hingga darurat militer.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved