Gelombang Demo di Nepal Mirip Arab Spring? Begini Kata Pakar HI

GELOMBANG demonstrasi yang berujung kekerasan di Nepal belakangan ini dinilai memiliki kemiripan dengan gejolak besar Arab Spring yang mengguncang Timur Tengah lebih dari satu dekade lalu. 

Namun, menurut pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Teuku Rezasyah, kondisi saat ini berbeda karena banyak pemerintah telah belajar dari pengalaman tersebut.

"Semua pemerintah telah belajar dari tragedi Arab Spring di masa lalu. Dimana rakyat dengan mudahnya digiring oleh berbagai kelompok kepentingan dari dalam dan luar negeri," kata Rezasyah kepada Media Indonesia, Kamis (11/9).

Baca juga : Apa Langkah Selanjutnya bagi Nepal setelah Protes Mematikan yang Memaksa Perdana Menteri Mundur?

Menurutnya, tujuan dari gerakan seperti itu adalah mendorong masyarakat agar merongrong dan meruntuhkan pemerintahan mereka sendiri. Ia mengingatkan, saat Arab Spring terjadi, banyak pemerintah tidak memahami skenario tersebut sehingga tidak memiliki referensi untuk menghadapinya.

"Hasil dari Arab Spring tersebut adalah pemerintahan yang runtuh dan euforia masyarakat yang tidak mampu mengelola bangsa mereka sendiri. Akibatnya, muncullah pemerintahan yang tidak lebih baik dari yang sebelumnya dan juga tergantung pada restu pihak asing," paparnya.

Pemerintah Kini Lebih Waspada

Meski situasi di beberapa negara Asia, termasuk Filipina, Malaysia dan Indonesia juga tengah memanas, Rezasyah menilai banyak pemerintah kini lebih siap.

Baca juga : Nepal Cabut Larangan Media Sosial Setelah 19 Orang Tewas

"Saat ini keadaan sangatlah berbeda. Karena banyak pemerintah telah mengambil hikmah dari kedahsyatan Arab Spring. Sehingga meningkatkan sistem pengawasan dalam negeri secara lebih baik," ucapnya.

Namun ia menekankan, perkembangan teknologi informasi membuat kritik terhadap pemerintah lebih mudah dilakukan.

"Dalam masa keterbukaan informasi dan kecerdasan buatan saat ini, sangatlah mudah mengkritisi berbagai titik lemah dalam sebuah pemerintahan. Bukan saja kualitas kebijakan pemerintah, namun juga kombinasi individu di dalamnya yang dianggap memperlambat proses kebijakan yang baik dan berbasis tata kelola," ungkap Rezasyah.

Faktor Internal Nepal

Secara khusus mengenai Nepal, Prof Rezasyah menilai krisis yang terjadi terutama dipicu faktor domestik.

"Untuk Nepal khususnya, saya pikir penyebab krisis ini adalah dari dalam negeri sendiri. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat mereka sendiri," pungkasnya. (I-3)