Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Ada pasal mengenai jaminan pelatihan kerja bagi tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan untuk yang ikut BPJS tenaga kerja yang membayar iuran.
Para buruh kembali melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk penolakan UU Cipta Kerja. Pekerja tergabung dalam KSPI menyatakan aksi mereka sah.
Apindo menyebut Indonesia akan menghadapi bonus demografi di tahun 2030. Bonus angkatan kerja baru ini akan menjadi malapetaka bila tak dibarengi dengan pembukaan lapangan kerja.
Undang-Undang Cipta kerja akan memungkinkan masuknya lebih banyak proyek investasi asing langsung.
Satgas menyarankan bagi yang ingin melaksanakan hak-haknya dalam berdemokrasi tidak melupakan protokol kesehatan.
Mereka khawatir UU Cipta Kerja menghambat upaya perlindungan hutan Indonesia dan berdampak pada berkurang hingga hilangnya keanekaragaman hayati Tanah Air.
Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mempertanyakan konsistensi Pemerintah dan DPR dalam merumuskan UU Cipta Kerja terkait komersialisasi pendidikan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespon ihwal tujuh poin yang ditolak oleh serikat buruh menyoal klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
RAPAT Paripurna DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU pada Senin (5/10).
Permalasahan di penyiaran dalam UU Cipta Kerja sudah tidak ada masalah dan sudah diketok palu, serta siap untuk diundangkan.
PSHK UII menemukan pasal-pasal dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi mereduksi hak otonomi daerah.
KSPI menyatakan surat pembatalan aksi mogok nasional yang beredar adalah palsu. KSPI bersama para serikat buruh akan tetap menggelar aksi mogok selama tiga hari.
Kapolri melarang unjuk rasa menolak pengesahan UU Ciptaker demi mencegah terjadinya kerumunan massa yang berisiko menularkan covid-19.
RUU Cipta Kerja membawa angin segar dalam pengembangan koperasi dan UKM dibutuhkan sosok pekerja keras yang paham anatomi koperasi dan UKM,
Sanksi pidana iklan minuman keras (miras) harus diakomodir dalam RUU tersebut karena diperlukan untuk menjaga generasi penerus bangsa.
Tim perumus akan menggelar rapat pada 20 dan 21 Agustus dengan tujuan menghasilkan rumusan-rumusan berdasarkan masukan dari serikat pekerja.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menduga mereka menerima bayaran dari Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per unggahan.
Demo menolak pembahasan RUU Cipta Kerja itu bakal dilakukan kelompok masyarakat sipil, buruh, petani dan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak).
Aturan yang ada saat ini menyulitkan perusahaan untuk merekrut tenaga-tenaga lebih produktif dengan keterampilan tinggi maupun saat saat terpaksa harus memberhentikan pekerja.
Regulasi yang memudahkan masuknya investasi harus didorong, seperti RUU Cipker.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved