Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat. Pengalihan arus dilakukan sebagai imbas adanya unjuk rasa untuk mendesak DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja, hari ini, Jumat (14/8).
"Rekayasa lalu lintas diberlakukan ketika sudah ada massa pengunjuk rasa," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Jumat (14/8).
Sambodo belum dapat memastikan pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini. Begitu juga normal arus. "Rekayasa lalu lintas ini situasional."
Baca juga: Penolak RUU Cipta Kerja belum Tentu Paham Manfaat
Berikut pengalihan arus lalu lintas yang akan diterapkan di sekitar gedung DPR/MPR:
Demo menolak pembahasan RUU Cipta Kerja itu bakal dilakukan kelompok masyarakat sipil, buruh, petani dan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak).
Ada sebanyak 100 ribu anggota aliansi Gebrak di 20 kota se-Indonesia yang akan menggelar aksi serentak menuntut DPR dan pemerintah membatalkan Omnibus Law.
Kota-kota yang juga akan menggelar demo, yakni Yogyakarta, Semarang, Jawa Timur, Makassar, Riau, Medan, Bandung, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.
Unjuk rasa akan digelar tepat saat pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR yang menandai dimulainya masa sidang ke-V tahun sidang 2020. (OL-1)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved