Jumat 14 Agustus 2020, 07:34 WIB

Penolak RUU Cipta Kerja belum Tentu Paham Manfaat

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Penolak RUU Cipta Kerja belum Tentu Paham Manfaat

ANTARA/Sigid Kurniawan
Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta.

 

DIREKTUR Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas mengatakan para pihak yang menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) belum tentu mengerti kepentingan dan manfaat besar dari aturan tersebut. Padahal keberlangsungan investasi berpengaruh besar terhadap kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja.

"Yang menolak belum tentu mengerti kepentingan dan manfaat besar RUU itu," kata Abbas dalam keterangan resmi, Jumat (14/8).

Abbas mencotohkan penolakan dari kelompok buruh. Penolakan hanya bersumber pada pemahaman dari sudut pandang kepentingan buruh semata tanpa melihat pengusaha dan kepentingan negara.

Baca juga: DPR Terima Masukan Serikat Pekerja dan BEM Soal RUU Cipta Kerja

Menurutnya, aturan yang ada saat ini menyulitkan perusahaan untuk merekrut tenaga-tenaga lebih produktif dengan keterampilan tinggi maupun saat saat terpaksa harus memberhentikan pekerja.

"Pengusaha juga membutuhkan aturan perburuhan yang tidak terlalu memberatkan," ujarnya.

Selain perusahaan, kata Abbas, pemerintah membutuhkan lebih banyak investasi dari para pengusaha. Menurutnya, investasi yang besar akan membuat lapangan kerja terbuka lebih banyak.

"Negara juga akan memperoleh pemasukan dari pajak. Warga juga akan bisa bekerja dan memperoleh penghasilan," katanya.

Oleh karena itu, Abbas mengatakan jika para buruh memahami kepentingan dan manfaat RUU Cipta Kerja secara lebih komprehensif, tidak ada alasan kuat buat mereka untuk menolak.

"Maka buruh sebetulnya tidak perlu takut. RUU itu untuk kepentingan bersama. Tidak mungkin pemerintah dan DPR bersekongkol untuk menyengsarakan rakyat," ujarnya.

Abbas pun optimistis RUU Cipta Kerja bisa diselesaikan sesuai jadwal. Menurutnya, penolakan dan perbedaan pendapat dalam pembentukan sebuah peraturan wajar. Ia meminta pemerintah dan DPR perlu mendengar dan menyerap keberatan dan kritik tersebut.

"Tapi pemerintah sebaiknya tetap konsisten pada agenda dan target perbaikan ekosistem investasi, usaha dan ketenagakerjaan untuk memperkuat ekonomi nasional," pungkasnya. (OL-1)

Baca Juga

MI/Panca Syurkani

Presiden Yakin Ekonomi Lekas Pulih

👤Dhk/Cah/X-8 🕔Senin 26 Oktober 2020, 02:56 WIB
Sejumlah indikator perbaikan ekonomi tersebut, antara lain harga-harga pangan seperti beras yang tetap terjaga. Selain itu, jumlah...
MI/Yoseph Pencawan

Lagu Ampun Bang Jago Menginspirasi Bobby Nasution

👤Yoseph Pencawan 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 23:14 WIB
Bobby meminta agar makna lagu tersebut menginspirasi para pendukungnya untuk tidak membalas fitnah atau tuduhan...
ANTARA

Inpres Nomor 9/2020 Bukti Komitmen Jokowi untuk Papua

👤Widhoroso 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 21:50 WIB
Ada empat hal yang harus diperbaiki untuk lebih meningkatkan lagi dampak positif Otsus di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya