Investor Sambut UU Cipta Kerja

TREN positif terus berlanjut setelah pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin ditutup menguat 40,45 poin atau 0,82% ke posisi 4.999,22.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak naik 9,08 poin atau 1,2% menjadi 764,16.

“Market sangat mengapresiasi perkembangan kesehatan Trump yang semakin membaik. Market juga sangat mengapresiasi pengesahan RUU Cipta Kerja,” kata analis Indo Bina Artha Sekuritas, M Nafan Aji Gusta Utama, di Jakarta, kemarin.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Roeslani, mengharapkan UU Cipta Kerja dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

“Pengesahan UU Cipta Kerja itu juga dapat mendukung program pemberdayaan UMKM dan koperasi agar peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%,” katanya kemarin.

Senada, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadialia, mengatakan bahwa Undang- Undang Cipta kerja yang baru saja disahkan akan memungkinkan lebih banyak proyek investasi asing langsung (FDI) masuk ke Indonesia.

“Kita sudah mengalami kemajuan positif, tetapi masih ada keluhan dari investor. Yang utama terkait perizinan. Omnibus law memberi kepastian kepada investor bahwa izin dapat diberikan dan dilayani dengan cara cepat, mudah, dan pasti,” kata Bahlil.

Pemerintah kini akan segera merespons UU baru tersebut. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengatakan pemerintah akan segera membuat peraturan-peraturan turunan yang akan mengakomodasi implementasi UU Cipta Kerja di lapangan.

Unjuk rasa buruh

Perwakilan buruh dari 150 pimpinan unit kerja perusahaan kemarin memusatkan aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Di Karawang, sekitar 200 ribu mengikuti aksi mogok nasional sebagai langkah protes atas disahkannya UU Cipta Kerja.

Aksi mogok tersebut rencananya dilakukan hingga Kamis (8/10). “Mogok dilakukan di depan pabrik masing-masing,” ujar Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Karawang, Ferri Nuzarli.

Dalam merespons penolakan serikat buruh, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip umum dalam perumusan aturan di klaster ketenagakerjaan dengan memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13/2003 dan ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan yang dikembalikan kepada UU 13/2003.

Saat menyoal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) misalnya, UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat dan perlindungan bagi pekerja
PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja.

“Di samping itu, UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT,” kata Ida melalui keterangan tertulis, kemarin.

Terpisah, Analis Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, menyebut pemerintah perlu segera menyosialisasikan UU ini
kepada masyarakat agar aturannya menjadi jelas. Pun perlu ada koordinasi antara pemerintah, industri, dan ketenagakerjaan.

Dikatakannya, secara momentum Indonesia membutuhkan omnibus law, yaitu saat perusahaan-perusahaan di Tiongkok mulai mencari tempat baru untuk industrinya. Karena ingin mengundang dengan kemudahan aturan, pemerintah harus memastikan implementasi UU itu berjalan.

“Omnibus law ini memberi kemudahan dan kepastian secara birokrasi dan regulasi. Di sisi lain, kalau kondisinya menjadi pelik, itu
akan menjadi perhatian apakah UU itu bisa diimplementasikan atau tidak,” kata Nico.

Dengan disahkannya UU Omnibus Law, Nico melihat investor asing cukup senang namun masih akan wait and see. Ini terlihat dari aksi jual
bersih asing yang masih terjadi di IHSG sebesar Rp263,38 miliar. (Des/Pra/Mir/CS/Ant/X-11)