Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Untuk itu, RUU Ciptaker harus mampu mendorong pembangunan yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial.
Amdal jadi topik pembahasan yang cukup alot di RUU Cipta Kerja. Khususnya soal izin Amdal merupakan kewenangan daerah atau pemerintah pusat.
Salah satu manfaat dari RUU Cipta Kerja adalah dapat mengundang investasi.
Investasi menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan sejak beberapa tahun belakangan ini.
Pemerintah justru melakukan perlindungan bagi pekerja dalam negeri dan memberikan kontrol ketat bagi masuknya TKA ke Indonesia.
Masih tersisa 3.480 DIM yang harus diselesaikan oleh Baleg dalam pembahasan Omnibus Law Cipatker.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb. Ace Hasan Syadzily mengatakan RUU Cipta Kerja yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan tenaga kerja yang siap berkompetisi.
Berdasarkan hasil survei Cyrus Network, persetujuan masyarakat ternyata cukup tinggi terhadap isi atau substansi dari RUU Cipta Kerja.
“Dalam kondisi kompetisi yang begitu tinggi, penting adanya speed, kecepatan. Kecepatan ini memang harus didukung oleh suatu regulasi yang komprehensif,” ujar Anggawira
La Nyalla menilai semangat sentralisasi perijinan dan kewenangan ke pemerintah pusat, bisa berpotensi merugikan daerah.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Johannes Ibrahim Kosasih mengatakan akses TKA dibatasi melalui RUU Cipta Kerja
Omnibus law ini merupakan terobosan yang salah satunya mendorong ekonomi kreatif berkembang termasuk digital hingga start up.
"RUU Ciptaker punya prospek yang sangat penting untuk membangkitkan ekonomi Indonesia, ini kan dalam situasi krisis."
Pada masa Covid-19 ini, memaksa sebagian besar pengusaha melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja), sehingga banyak terjadi pengangguran.
Start-up juga menciptakan lapangan pekerjaan yang tidak sedikit, terutama bagi anak muda.
“Mayoritas responden yang mengetahui dan mengerti RUU Cipta Kerja menyatakan setuju RUU Cipta Kerja disahkan,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya
Dari hasil survei ChartaPolitika, sebanyak 55,5% responden yang mengetahui dan paham akan RUU Cipta Kerja setuju agar RUU ini disahkan.
“Saya kira ini standar ganda. Pimpinan DPR tidak konsisten, memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja saat reses oleh Panja di Baleg DPR tapi menolak RDP Pengawasan Komisi III terkait Joko Tjandra."
RUU Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan pemerintah dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
Meski RUU Cipta Kerja dianggap solusi tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, banyak pihak masih keberatan. Mereka pun berunjuk rasa di DPR, beberapa waktu lalu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved