Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
PEMERINTAH dan DPR terus memupuk ekonomi kreatif supaya lebih maju dan berdaya saing karena selalu menjadi tulang punggung saat terjadi gejolak dan resesi. Salah satunya lewat bakal regulasi yang tengah dibahas yakni Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.
"Omnibus law itu ada bagian tentang digital network sharing," kata Legislator Partai Golkar Meutya Hafid dalam keterangan resmi, Jumat (24/7).
Ia mengatakan omnibus law ini merupakan terobosan yang salah satunya mendorong ekonomi kreatif berkembang termasuk digital hingga start up. Terlebih ekonomi digital merupakan sektor baru yang terbukti menjadi salah satu penopang di tengah pendemi covid-19.
"Ekonomi digital yang semakin maju di Indonesia sebagai sektor ekonomi baru yang selama pandemi ini, kan salah satu yang menopang, tidak turun adalah ekonomi digital," ujarnya.
Baca juga: Pulihkan Dampak Covid-19, Indonesia Butuh Langkah Besar
Dalam RUU itu terdapat ketentuan network sharing guna mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi segera terpenuhi. Sejauh ini Indonesia masih mempunyai 12.500 desa yang belum terkoneksi dengan internet.
"Dengan 175 juta pengguna internet saat ini, itu bisa dilengkapi apalagi di 2021 Kominfo juga sudah mengusulkan anggaran untuk satelit. Sehingga kalau jumlah pengguna internet yang sekarang naik 17% dari tahun lalu, sampai tahun ini akan naik lagi, maka dengan sendirinya digital ekonomi akan berjalan," ujarnya.
Senada dengan Meutya, legislator dari PDIP Aria Bima menyampaikan RUU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk melompat dalam konektivitas darat, laut, dan udara melalui telekomunikasi untuk pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi di atas 5%, jadi omnibus law ini dibuat bukan dalam keadaan kita terpuruk, waktu itu belum ada pandemi," pungkasnya. (OL-1)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved