Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH dan DPR terus memupuk ekonomi kreatif supaya lebih maju dan berdaya saing karena selalu menjadi tulang punggung saat terjadi gejolak dan resesi. Salah satunya lewat bakal regulasi yang tengah dibahas yakni Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.
"Omnibus law itu ada bagian tentang digital network sharing," kata Legislator Partai Golkar Meutya Hafid dalam keterangan resmi, Jumat (24/7).
Ia mengatakan omnibus law ini merupakan terobosan yang salah satunya mendorong ekonomi kreatif berkembang termasuk digital hingga start up. Terlebih ekonomi digital merupakan sektor baru yang terbukti menjadi salah satu penopang di tengah pendemi covid-19.
"Ekonomi digital yang semakin maju di Indonesia sebagai sektor ekonomi baru yang selama pandemi ini, kan salah satu yang menopang, tidak turun adalah ekonomi digital," ujarnya.
Baca juga: Pulihkan Dampak Covid-19, Indonesia Butuh Langkah Besar
Dalam RUU itu terdapat ketentuan network sharing guna mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi segera terpenuhi. Sejauh ini Indonesia masih mempunyai 12.500 desa yang belum terkoneksi dengan internet.
"Dengan 175 juta pengguna internet saat ini, itu bisa dilengkapi apalagi di 2021 Kominfo juga sudah mengusulkan anggaran untuk satelit. Sehingga kalau jumlah pengguna internet yang sekarang naik 17% dari tahun lalu, sampai tahun ini akan naik lagi, maka dengan sendirinya digital ekonomi akan berjalan," ujarnya.
Senada dengan Meutya, legislator dari PDIP Aria Bima menyampaikan RUU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk melompat dalam konektivitas darat, laut, dan udara melalui telekomunikasi untuk pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi di atas 5%, jadi omnibus law ini dibuat bukan dalam keadaan kita terpuruk, waktu itu belum ada pandemi," pungkasnya. (OL-1)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved