Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dinilai bisa menjadi jalan keluar masalah ekonomi dari pandemi covid-19. Namun, itu disertai catatan, semua pihak yang pro dan kontra-RUU itu harus duduk bersama menyusunnya demi mendorong investasi dan membuka lapangan kerja.
“Dalam rancangan itu prinsipnya untuk mendorong investasi. Pemerintah berkeinginan meningkatkan investasi makanya kemudian tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja,” kata pengamat ekonomi dari Universitas Sumatra Utara, Wahyu Ario Pratomo, kemarin.
Terkait dengan sejumlah kontroversinya, Wahyu mengatakan semua pihak harus melihat dampak dari penerapan RUU Cipta Kerja secara utuh dan jernih. Bakal regulasi itu memiliki banyak dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
“Kita harus melihat ini secara utuh dan jernih. Kalau masih banyak orang yang mendapatkan dampak positifnya, sebaiknya kebijakan ini diambil saja,” kata Wahyu.
Ia mengharapkan pihak-pihak yang menolak RUU Cipta Kerja agar berdialog dengan pemerintah dan DPR. Dengan berdialog, jalan tengah diharapkan ditemukan demi kepentingan bangsa dan negara. “Ruang diskusi dengan pemerintah masih terbuka. Segala aspirasi saya kira bisa diakomodasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Willy Aditya menambahkan, pihaknya akan mengawal pembahasan RUU ini supaya memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap masyarakat. RUU itu juga merupakan instrumen hukum untuk mendongkrak ekonomi Indonesia di tengah resesi global.
Ia memahami banyak penolakan terhadap bakal regulasi itu dari kalangan buruh dan sejumlah elemen masyarakat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. “Siapa pun yang punya kritik dan catatan atas RUU Cipta Kerja silakan datang, berikan secara tertulis kepada DPR. Sama-sama kita bangun negeri ini,” pungkas Willy.
Meski RUU Cipta Kerja dianggap solusi tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, banyak pihak masih keberatan. Mereka pun berunjuk rasa di DPR, beberapa waktu lalu. (Cah/P-5)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved