Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Kabar bahwa Presiden Joko Widodo bakal menambah dua wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk membantu Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Koperasi & UKM RI langsung disambar Golkar.
Politisi Golkar Muslim Jaya ButarButar mendukung dan mengusulkan agar Presiden Jokowi agar mempercayakan Pos Wakil Menteri Koperasi Kepada politisi kawakan Nurdin Halid karena yang bersangkutan tepat untuk membantu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Nurdin saat masih menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
"Nurdin Halid adalah dedengkot pengembangan koperasi di Indonesia yang sudah 34 tahun berkecimpung dalam mengembangkan koperasi di tanah air. Kementerian Koperasi dan UKM RI memerlukan sosok Nurdin Halid yang memahami karakter dan anatomi Koperasi & UKM di Indonesia," kata ButarButar dalam keteragan tertulisnya.
Mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang juga Mantan Gubernur Bank Indonesia dalam suatu kesempatan dalam acara Harkopnas ke 70 pernah menyebut Nurdin Halid mempunyai leadership yang kuat dalam membangun Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN). Bahkan Presiden Asean Co-Operative (ACO) Dato Abdul Fatah dalam suatu kesempatan di acara Hari Koperasi Nasional ke 70 menyebut Nurdin Halid piawai dalam mengembangkan Koperasi di Indonesia.
Oleh karena itu politisi Golkar tersebut menyebut sosok Nurdin Halid layak dan pantas untuk mendampingi Teten Masduki. Apalagi dalam RUU Cipta Kerja membawa angin segar dalam pengembangan koperasi dan UKM dibutuhkan sosok pekerja keras yang paham anatomi koperasi dan UKM, punya visi-misi yang kreatif dan visioner serta mampu mengimplementasikan pengembangan koperasi dan UKM di Indonesia dengan baik. (RO/E-1)
Model koperasi simpan pinjam itu dikelola profesional sehingga bisa berkembang menjadi basis bagi unit-unit usaha koperasi lainnya.
KEBERADAAN tambang rakyat ilegal yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) didorong agar dikelola oleh koperasi sebagai alternatif pengelolaan tambang yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat.
Peluncuran secara luring diselenggarakan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
Masyarakat Kota Sukabumi kini mendapatkan akses lebih mudah terhadap sembako berkualitas dengan harga yang wajar.
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Said Abdullah Sebut Tata Kelola Koperasi Harus Terus Dibenahi
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved