Berita Terbaru Bpjstk Hari Ini

BPJAMSOSTEK dan Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta Peringati Bulan K3 

Kali ini dalam peringatan Bulan K3 tahun 2022, BPJAMSOSTEK Kanwil DKI Jakarta menggelar Gowes Bersama melalui rute dari Kantor Disnakertrans dan Energi Prov. DKI Jakarta.

BPJAMSOSTEK Ajak Pekerja Informal Jadi Peserta Program JKM

Masyarakat diajak untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial, dan juga bagi pekerja sektor informal untuk ikut menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

Strategi Pengelolaan Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dapat Pengakuan Internasional

International Social Security Association (ISSA) yang bermarkas di Jenewa, Swiss, memberikan sertifikat penghargaan kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Soal JHT, NasDem Minta Permenaker 2/2022 Dicabut 

Kebijakan publik, kata Rerie, seharusnya dirumuskan berdasarkan aspirasi termasuk juga bagaimana menyikapi kritik dari masyarakat.

Program JKP, Pekerja Dapat Uang Tunai Selama 6 Bulan

JKP adalah Jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak.

LPEM UI: JHT Semestinya Kembali sebagai Program Jangka Panjang 

"Memang seharusnya JHT itu dikembalikan lagi ke fitrahnya (jangka panjang), yang mana itu untuk mempersiapkan hari tua, ketika pekerja sudah tidak lagi produktif."

Catat, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sudah Bisa Klaim JKP

Meskipun belum diluncurkan secara resmi, program JKP sudah berlaku dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sejak 11 Februari 2022.

Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK Awasi Kebijakan serta Manfaat JKP dan JHT

Permenaker 2 tahun 2022 tersebut dinilai tepat kerena pemerintah telah memberikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang ter-PHK.

Panggil Menaker, Presiden Perintahkan Pencairan JHT Dipermudah

Jokowi ingin proses pencairan JHT yang merupakan sepenuhnya hak pekerja bisa diambil dengan mudah, terutama dalam situasi sulit akibat pandemi seperti sekarang.

Lolos Tahap Wawancara, 40 Nomine Berjuang Perebutkan Piala Paritrana

Panitia Tingkat Provinsi telah menyeleksi nomine terbaik untuk mewakili provinsinya, berdasarkan data yang disampaikan terdapat 34 provinsi seluruhnya berpartisipasi.

KSP: Pencairan JHT Diubah, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Disiapkan

“Permenaker ini muncul untuk menghindari tumpang tindih antara JHT dengan JKP,” kata Moeldoko

Redakan Keresahan, BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Beri Penjelasan JHT

PERMENAKER No. 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) masih menimbulkan polemik di kalangan pekerja.

Legislator Dorong Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Migran 

"Saran saya bicara, diskusi dan musyawarah untuk mencari jalan keluar. Keluhan bisa dicari rumusan solusi secara bersama-sama," terangnya. 

Heri Gunawan: JHT Lebih Tepat Diberikan Saat Sudah Tidak Bekerja Lagi

Hergun mengatakan, JHT harus diberikan saat pekerja/buruh sudah tidak bekerja lagi. Permenaker yang menahan JHT hingga usia 56 tahun harus dibatalkan.

Ini Penjelasan Menaker Soal Polemik JHT yang Baru Bisa Dicairkan di Usia 56 Tahun 

Dia mengatakan, pekerja yang menjadi peserta program JHT dapat mengajukan klaim dana sebesar 30% untuk kepemilikan rumah, dan 10% untuk kebutuhan lain.

Pencairan JHT 100% Dibatasi usia 56 Tahun, Pemerintah Berlakukan JKP

Pekerja yang mengalami PHK berhak memperoleh manfaat JKP berupa uang tunai sebesar 45% upah di bulan kesatu hingga ketiga dan kemudian 25% dibulan keempat sampai dengan keenam.

Kisruh JHT, Labor Institute Indonesia Sarankan Serikat Pekerja Uji Materi UU SJSN 

Secara yuridis Permenaker 2 tahun 2022 tersebut sudah sesuai dengan Pasal 35 dan 37 UU SJSN junto PP no. 46 tahun 2015. 

Permenaker soal JHT Dianggap Langgar Hak Buruh 

"Dengan mematok pencairan dana hingga 56 tahun, jelas melanggar HAM. Posisi buruh sebagai pemilik dana tak sejajar karena tak pernah diajak bicara sama pemerintah,"

Manfaat JHT Cair di Usia 56 Tahun, Netty: Cederai Rasa Kemanusiaan

Merespons hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengkaji ulang, bahkan mencabut peraturan tersebut.

Anggota DPR Saleh Daulay: Aturan Pemerintah Jangan Rugikan Masyarakat

Para pekerja kelihatannya merasa sering ditinggalkan. Ada banyak kebijakan pemerintah yang seakan diputus secara sepihak

Timur Tengah Pascaperang

Israel, Apa Maumu?

Menangani Tawuran Remaja di Perkotaan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting