Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
HADIRNYA Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2 Tahun 2022 telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terkhusus para buruh. Meski tujuannya untuk memperkuat pelaksanaan program Jaminan Hari Tua (JHT), peraturan itu dinilai tetap merugikan masyarakat lantaran syarat pencarian JHT di usia 56 tahun.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, dinamika kerja dalam konteks bernegara membutuhkan tanggung jawab perlindungan negara. Tanggung jawab yang dimaksud adalah melalui ragam jaminan yang salah satunya yakni JHT bagi pekerja.
"Jaminan sosial dalam bentuk apapun mesti diciptakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/2).
Menurut politis NasDem yang akrab disapa Rerie itu, permenaker terbaru telah menuai banyak pro dan kontra. Banyak yang meminta revisi hingga pencabutan peraturan. Dan bahkan Presiden Joko Widodo harus turun tangan mengatasi permasalahan itu
Kebijakan publik, kata Rerie, seharusnya dirumuskan berdasarkan aspirasi termasuk juga bagaimana menyikapi kritik dari masyarakat. Kebijakan publik juga harus berpijak pada asas hierarkis dengan demikian prinsip demokrasi bisa diimplementasikan.
"Dan ini tentunya samata-mata untuk kepentingan rakyat," imbuhnya.
Kapoksi Komisi IX DPR RI, Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago dengan tegas menyampaikan bahwa aturan terbaru itu sebaiknya dicabut. Tidak perlu revisi, karena kalau untuk menyederhanakan aturan dan menjamin kesejahteraan buruh, diskresi sebelumnya juga belum dicabut. Artinya tinggal kembali kepada aturan yang selama ini diterapkan.
Baca juga : Program JKP, Pekerja Dapat Uang Tunai Selama 6 Bulan
"Kalau saya menyarankan dicabut saja. Kembali ke diskresi sebelumnya, karena PP 60/2015 juga belum dicabut," tegasnya.
Menurut Irma, aturan pemerintah harusnya selaras bukan sebaliknya tumpang tindih. Bila ingin menerbitkan aturan baru, maka aturan lama pun harus dicabut.
Terkait masalah JHT, lanjutnya, bila ingin merevisi maka tidak sekadar di permenaker. Ditegaskannya bahwa yang harus direvisi adalah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dan NasDem siap mendukung para buruh untuk melakukan judicial review.
"Yang harus kita lakukan yaitu judicial review, agar JHT tidak diperlakukan sebagai jaminan hari tua yang hanya bisa diambil umur 56 tahun. Bagaimana prosedur, mekanismenya nanti NasDem bisa membantu teman-teman buruh melakukan judicial review," tuturnya.
Selain itu, terkait dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang disebut sebagai program perlindungan bila terjadi PHK, Irma mengkritisi kecilnya nominal. JKP masih jauh untuk bisa menggantikan JHT yang sudah terbukti sangat membantu buruh dalam situasi sulit karena PHK.
"Buruh tetap harus dapat haknya, karena JHT bisa dikatakan sebagai tabungan buruh. Kapanpun buruh mengambil, harusnya bisa," kata dia. (OL-7)
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, saat ini dia menilai bahwa anggaran yang ada saat ini lebih banyak difokuskan pada berbagai macam program prioritas Presiden Prabowo.
PARTAI NasDem mendesak agar Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) segera diterbitkan.
PARTAI NasDem membeberkan pandangan terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
Dia menemukan ada pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, belum bisa membaca.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Apindo mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun itu justru ada pada masa tunggu yang lebih lama dalam pencairan manfaat jaminan pensiun.
BPJS Ketenagakerjaan mengambil sebuah langkah strategis dengan menggelar Social Security Summit 2024 sebagai upaya mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional
39,2 juta pekerja menjadi peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
Masing-masing ahli waris mendapatkan Rp 42 juta. Santunan ini diserahkan langsung sesaat sebelum upacara penurunan bendera merah putih dilaksanakan, di Anjungan City Of Makassar
Akumulasi saldo JHT dan dana hasil pengembangannya bisa dicairkan setelah pekerja pensiun ataupun sudah tidak lagi bekerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved