Jumat 18 Februari 2022, 18:41 WIB

KSP: Pencairan JHT Diubah, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Disiapkan

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
KSP: Pencairan JHT Diubah, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Disiapkan

ANARA FOTO/Rivan Awal L
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko

 

WAKTU pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang diubah dan baru dapat dicairkan pada usia 56 tahun menjadi polemik di masyarakat. Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan pemerintah telah menyiapkan skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) karena aturan baru pencairan JHT.

Ia mengatakan perubahan pencairan JHT seperti diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2/2022 tentang tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT, berfungsi mengembalikan fungsi utama program tersebut sebagai jaminan hari tua untuk para pekerja.

“Permenaker ini muncul untuk menghindari tumpang tindih antara JHT dengan JKP,” kata Moeldoko di Bina Graha, Jumat (18/2).

Moeldoko memastikan pekerja yang terkena PHK tetap terlindungi haknya dengan adanya ketentuan pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, hingga uang penggatian hak dalam program JKP.

Baca juga: Redakan Keresahan, BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Beri Penjelasan JHT

Sementara untuk program JHT, Moeldoko menjelaskan pemerintah berkeinginan agar pekerja tetap sejahtera serta memiliki kecukupan finansial saat hari tua mereka. Ia mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberlangsungan program JHT.

"Saat ini jumlah nominal aset neto tersedia untuk manfaat JHT selalu meningkat setiap tahunnya," tutur Moeldoko.

Ia menyebut hasil investasi dana JHT pada 2020 mencapai Rp22,96 triliun atau naik 8,2% dari tahun sebelumnya yakni Rp21,21 triliun.

Berdasarkan laporan pengelolaan program 2022, imbuh dia, kenaikan tersebut seiring dengan peningkatan dana investasi dari Rp312,56 triliun menjadi Rp340,75 triliun. Secara porsi, terang Moeldoko, dana investasi JHT mencapai 70% dari total keseluruhan dana investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.(OL-5)

Baca Juga

DOK.MI

KPK Buka Peluang Jerat Tersangka Baru dalam Kasus Dugaan Suap di MA

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 09 Desember 2022, 23:18 WIB
Ali mengatakan peluang tersebut dapat dilakukan sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup, baik dalam proses penyidikan maupun saat...
Dok. Pribadi

DPR Papua Minta Persidangan Mahkamah Militer Kasus Mutilasi Nduga Ditunda, Dorong Peradilan Koneksitas

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Jumat 09 Desember 2022, 23:14 WIB
"Kami sayangkan bahwa persidangan di Mahmil Jayapura dan Surabaya tidak dilakukan dengan transparan. Keluarga korban tidak diberitahu...
DOK MI

Jubir Sosialisasi KUHP: Pasal Perzinaan Tak Akan Pengaruhi Sektor Pariwisata Dan Investasi

👤Widhoroso 🕔Jumat 09 Desember 2022, 21:34 WIB
PASAL perzinaan dalam KUHP yang baru dipastikan tidak akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya