Kemenkeu Sebut JHT sebagai Penjamin Kehidupan Layak Pasca Pensiun

JAMINAN Hari Tua (JHT) diakui sebagai salah satu solusi utama bagi pekerja untuk memastikan hidup layak setelah pensiun.

Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sudarto, dalam diskusi pada Social Security Summit 2024 yang digelar baru-baru ini.

Baca juga : Dirut BPJS Ketenagakerjaan Serahkan JHT Handry Satriago kepada Keluarga 

Menurut Sudarto, jaminan sosial menjadi elemen penting dalam siklus kehidupan pekerja, memberikan kepastian finansial di hari tua tanpa kekhawatiran akan masa depan.

"Jaminan sosial, khususnya JHT, menjadi sangat penting bagi pekerja, karena setelah melalui fase bekerja dan menghasilkan pendapatan, mereka seharusnya tidak lagi cemas tentang masa depan," ujar Sudarto dalam acara tersebut.

Ia menekankan bahwa keberadaan jaminan sosial seperti JHT memberikan rasa aman bagi para pekerja yang memasuki masa pensiun.

Baca juga : Kemenkeu Sebut JHT Jadi Cara Pekerja Hidup Layak di Hari Tua

Dalam kesempatan tersebut, Sudarto juga menyoroti pentingnya percepatan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data terbaru, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Oktober 2024 tercatat mencapai 40,83 juta orang.

Namun, jumlah pekerja formal dan informal di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 150 juta, yang berarti masih banyak pekerja yang belum terlindungi oleh jaminan sosial.

"Jumlah pekerja yang terdaftar dalam program JHT masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah total pekerja yang ada. Hanya sekitar 16 juta pekerja yang tercatat dalam program JHT, sementara jumlah pekerja formal dan informal di Indonesia bisa mencapai 140 hingga 145 juta," jelas Sudarto.

Baca juga : Ombudsman RI Tekankan Perlindungan Jaminan Sosial untuk Pekerja Rentan di Sektor Informal

Ia menegaskan bahwa semakin sedikitnya pekerja yang terdaftar dalam jaminan sosial ini berpotensi menambah beban anggaran negara di masa depan, dengan mengandalkan bantuan sosial (bansos) untuk para lansia yang tidak memiliki tabungan pensiun.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh I Gede Dewa Karma Wisana, seorang peneliti di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI).

Menurutnya, penting bagi setiap pekerja untuk memiliki pendapatan yang dapat menopang hidup mereka ketika memasuki usia pensiun. Pasalnya, setelah mencapai usia lansia, pengeluaran seorang individu akan meningkat, sementara pendapatan cenderung menurun.

Baca juga : Pekerja Informal masih Mendominasi di Indonesia, Mencapai 83,8 Juta Jiwa

"Ketika memasuki usia tua, pengeluaran akan lebih besar daripada pendapatan. Oleh karena itu, memiliki JHT yang cukup menjadi kunci agar pekerja dapat hidup layak meskipun sudah tidak lagi produktif," kata Wisana.

Keduanya sepakat bahwa untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi pekerja Indonesia, perlu ada upaya bersama dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial, khususnya JHT, yang dapat memberikan perlindungan finansial jangka panjang bagi para pekerja.

Dalam menghadapi tantangan demografi yang semakin besar, sistem jaminan sosial yang inklusif dan merata sangat dibutuhkan untuk memastikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, baik sekarang maupun di masa depan.

Pemerintah dan berbagai pihak diharapkan dapat terus mendorong kesadaran serta kemudahan akses untuk bergabung dengan program jaminan sosial, agar tidak ada pekerja yang terlupakan ketika memasuki masa pensiun. (Z-10)