Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGUATAN sistem jaminan kesehatan nasional dinilai penting agar semakin efisien, kredibel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bermutu dan berkeadilan.
BPJS Kesehatan menyatakan kesiapan mendukung arah kebijakan baru Kementerian Kesehatan terkait perubahan sistem rujukan pelayanan kesehatan.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada perubahan sisten rujukan yang akan diterapkan dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berikut pernyataan menkes
BPJS Watch menilai rencana pemerintah mengubah sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan dilakukan agar lebih fokus pada kebutuhan pasien lebih efektif dan efisien.
BPJS Kesehatan sebaiknya difokuskan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Sementara, orang yang lebih kaya bisa memperoleh layanan kesehatan dari asuransi swasta.
Kemenkes berencana mengubah sistem rujukan yang saat ini berjenjang. Pasien akan dirujuk sesuai dengan kebutuhannya. Bisa saja pasien langsung dirujuk ke RS tingkat paripurna.
DIREKTUR Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mengatakan terdapat kendala yang menyebabkan program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) belum bisa terealisasi hingga saat ini.
BPJS Kesehatan juga telah melaksanakan Program Duta Muda BPJS Kesehatan sebagai ajang talenta generasi muda yang berperan aktif dalam menyosialisasikan nilai-nilai gotong royong
rumah sakit (RS) yang diduga tidak melakukan prosedur pengobatan pada anak suku Baduy Dalam karena terkendala administrasi perlu diperiksa.
WARGA Baduy ditolak saat ingin berobat karena tak punya nomor induk kependudukan (NIK). Kepala Humas BPJS Kesehatan mengatakan fasilitas kesehatan butuh KTP atau kartu BPJS Kesehatan
Pemerintah akan menghapus tunggakan BPJS Kesehatan bagi peserta tertentu mulai akhir 2025. Program pemutihan berlaku untuk golongan miskin dan peserta PBI yang memenuhi syarat
Kennedy Jr. mengungkapkan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai salah satu negara dengan tingkat kemajuan paling signifikan di dunia dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan pihaknya masih merumuskan regulasi terkait pemutihan tunggakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Nurhadi berharap dengan kebijakan tersebut kepesertaan BPJS Kesehatan yang sempat nonaktif karena tunggakan dapat segera kembali aktif.
Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyatakan pemerintah segera menjalankan program Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan akan melakukan recovery data mengaktifkan kembali kepesertaan JKN bagi yang berhak.
Kerja sama dilakukan dalam upaya penanganan masalah hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara.
RATUSAN peserta JKN memadati halaman Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Senin (27/10). Mereka merupakan anggota Klub Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) se-Jakarta.
Pemerintah belum menetapkan pembiayaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan rencana tersebut masih digodok oleh kementerian dan lembaga.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengaku siap mengimplementasikan pemutihan tunggakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved