Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Peneliti senior BRIN Prof. Lili Romli menilai kampanye seperti itu tidak etis. Alih-alih bagaimana agar rakyat makmur dan sejahtera sehingga tidak mengandalkan bansos,
PROGRAM pemerintah dengan membagikan bantuan sosial yang dilakukan di tahun politik telah lama diprediksi akan digunakan sebagai salah satu cara untuk meraih suara publik.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi membantah jika program bantuan sosial pemerintah yang dijalankan tahun ini menjadi bahan kampanye
PENGAMAT politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) di masa pemilu jangan disalahgunakan
Bantuan sosial adalah milik seluruh rakyat. Masyarakat telah menggelontorkan uangnya untuk membayar pajak. Sebagain dana itu pun harus dikembalikan melalui penyaluran bansos.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp7,52 triliun untuk menyalurkan BLT El Nino periode November hingga Desember 2023 dengan target penerima sebanyak 18,8 juta keluarga.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino masih akan disalurkan hingga Maret 2024.
Survei IPO dilakukan pada 1 Januari hingga 7 Januari 2024. Responden survei mencapai 1.200 orang yang telah memiliki hak pilih atau berusia di atas 17 tahun.
Anies mengkritik bansos yang disalurkan secara dirapel, di mana seharusnya tidak mengikuti kalender politik.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dianggap telah menggunakan kewenangannya untuk memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) membantah mempolitisasi program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan. Pasalnya, BLT sebesar Rp600 ribu akan cair pada bulan ini.
AHLI dari kubu AMIN, Faisal Basri, menyebut bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hanya untuk mendongkrak perolehan suara pasangan capres dan cawapres tertentu.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Penerima BLT merasa lebih puas dibandingkan bantuan lain seperti beras atau sembako.
Setiap bulannya, penerima manfaat akan mendapatkan BLT-Dana Desa sebesar Rp600 ribu.
Dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan tunai serta sembako sudah cukup besar, mencapai Rp110 triliun.
INDEF menilai untuk mencegah terjadiya peningkatan angka kemiskinan karena wabah covid-19, pemerintah memberikan bantuan relaksasi kredit.
Hal itu ditegaskan Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, agar penyaluran BLT dana desa dapat dipercepat dan sampai ke keluarga penerima.
Kementerian Keuangan memutuskan untuk mempermudah penyaluran dana desa guna mempercepat realisasinya. Total anggaran untuk BLT Dana Desa dinaikkan menjadi Rp31,79 triliun.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan penyaluran BLT dana desa itu melonjak hingga 7.496 desa.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved