Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta pemerintah kabupaten dan kota di provinsinya mempercepat penyaluran BLT dan Dana Desa. Hal ini untuk membantu ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan daerah di tengah pandemi.
Gubernur mengatakan, Pemprov Sumut sedang berupaya mendorong percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Dana Desa di Sumut. "Kita sudah menyurati pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat penyaluran BLT dan Dana Desa di daerahnya," kata Edy, Ks (27/5).
Untuk mempercepat penyaluran BLT dan Dana Desa, Edy juga sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 412.6/3031 tanggal 31 Maret 2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa 2021. Dilanjutkan dengan SE Nomor 412.6/4218 tanggal 10 Mei tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa dan BLT Dana Desa 2021.
Dalam suratnya Edy meminta pemerintah kabupaten kota mempercepat penyaluran BLT dan Dana Desa agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Dia mengungkapkan, pada tahun 2021 Sumut mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp4,5 triliun, tetapi yang sudah disalurkan baru sekitar 19%.
Edy menegaskan, keterlambatan penyaluran BLT dan Dana Desa akan memeengaruhi pembangunan di desa. Hal itu karena jika tahap pertama baru cair pada Juni, maka akan butuh waktu lagi untuk menghabiskannya.
Dia kembali menegaskan, BLT dan Dana Desa adalah hak masyarakat yang tidak boleh dihambat. Jika ada pihak-pihak yang menghambat penyaluran BLT dan Dana Desa, maka yang bersangkutan sudah melakukan kezaliman. Edy ingin agar ke depan Sumut masuk dalam 10 besar provinsi dengan penyaluran Dana Desa paling cepat. (OL-15)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Harga cabai merah saat ini hanya berkisar Rp16 ribu per kilogram di sejumlah sentra pasar di Sumut.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved