Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Sikka, Nusa Tenggara Timur tidak menyiapkan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 bagi warga terdampak akibat Covid-19.
"Tahun 2020 itu ada BLT yang bersumber dari APBD. Tetapi untuk tahun 2021 tidak ada anggaran BLT untuk warga terdampak akibat covid-19," ungkap Sekda Sikka Alvian Parera kepada mediaindonesia.com, Jumat (22/1).
Ia beralasan besaran BLT yang diterima masing-masing kepala keluarga sebesar Rp600 ribu itu tidak dianggarkan lagi di APBD untuk tahun 2021. Dikarenakan dana BLT tersebut sudah tersedia di pemerintah pusat dan provinsi.
"Kan sudah tersedia di pusat BLT itu. Makanya di APBD kita untuk tahun 2021 itu tidak ada," ujar dia.
Dia mengaku, saat ini APBD Sikka hanya dianggarkan untuk pos Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5,3 Miliar yang nantinya bisa digunakan untuk penanganan covid-19 dan bencana lainnya di Kabupaten Sikka.
"Anggaran Rp5,3 miliar ini digunakan untuk semua bencana termasuk untuk penanganan covid-19. Anggaran ini kedepannya kita akan melakukan penyesuain lagi dengan kondisi yang ada," ungkap Alvian.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sikka Stefanus Say menegaskan, pihak pemerintah tidak pernah mengajukan anggaran BLT khusus bagi warga terdampak covid-19 ke DPRD untuk dibahas.
"Tahun 2020 kan, awalnya tidak ada anggaran untuk BLT yang dibiayai oleh APBD Sikka. Lalu ada rasionalisasi anggaran dan himbauan dari pemerintah pusat maka BLT dianggarkan untuk warga terdampak covid-19. Tetapi tahun ini, pemerintah tidak pernah ajukan untuk dianggarkan hingga APBD Sikka 2021 ditetapkan," ujar Stefanus Say yang juga anggota Banggar DPRD Sikka ini.
Dia menegaskan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5,3 Miliar untuk penanganan seluruh bencana di Sikka termasuk covid-19. Tetapi dana khusus BLT secara langsung tidak diajukan oleh pemerintah.
"Anggaran untuk warga terdampak covid-19 seperti BLT secara khusus tidak ada di APBD Sikka karena pemerintah tidak pernah ajukan kepada kita. Kalau pemerintah pakai dana Rp 5,3 untuk digunakan untuk BLT, itu bisa saja. Tetapi harus melalui proses lagi di DPRD Sikka," pungkas dia. (OL-13)
Baca Juga: Tegur Sopir Tak Bermasker Malah Dibentak, Petugas Emosi
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved