Tak Ada BLT Warga Terdampak Covid di APBD 2021 Kabupaten Sikka

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Sikka, Nusa Tenggara Timur tidak menyiapkan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 bagi warga terdampak akibat Covid-19.

"Tahun 2020 itu ada BLT yang bersumber dari APBD. Tetapi untuk tahun 2021 tidak ada anggaran BLT untuk warga terdampak akibat covid-19," ungkap Sekda Sikka Alvian Parera kepada mediaindonesia.com, Jumat (22/1).

Ia beralasan besaran BLT yang diterima masing-masing kepala keluarga sebesar Rp600 ribu itu tidak dianggarkan lagi di APBD untuk tahun 2021. Dikarenakan dana BLT tersebut sudah tersedia di pemerintah pusat dan provinsi.

"Kan sudah tersedia di pusat BLT itu. Makanya di APBD kita untuk tahun 2021 itu tidak ada," ujar dia.

Dia mengaku, saat ini APBD Sikka hanya dianggarkan untuk pos Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5,3 Miliar yang nantinya bisa digunakan untuk penanganan covid-19 dan bencana lainnya di Kabupaten Sikka.

"Anggaran Rp5,3 miliar ini digunakan untuk semua bencana termasuk untuk penanganan covid-19. Anggaran ini kedepannya kita akan melakukan penyesuain lagi dengan kondisi yang ada," ungkap Alvian.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sikka Stefanus Say menegaskan, pihak pemerintah tidak pernah mengajukan anggaran BLT khusus bagi warga terdampak covid-19 ke DPRD untuk dibahas.

"Tahun 2020 kan, awalnya tidak ada anggaran untuk BLT yang dibiayai oleh APBD Sikka. Lalu ada rasionalisasi anggaran dan himbauan dari pemerintah pusat maka BLT dianggarkan untuk warga terdampak covid-19. Tetapi tahun ini, pemerintah tidak pernah ajukan untuk dianggarkan hingga APBD Sikka 2021 ditetapkan," ujar Stefanus Say yang juga anggota Banggar DPRD Sikka ini.

Dia menegaskan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5,3 Miliar untuk penanganan seluruh bencana di Sikka termasuk covid-19. Tetapi dana khusus BLT secara langsung tidak diajukan oleh pemerintah.

"Anggaran untuk warga terdampak covid-19 seperti BLT secara khusus tidak ada di APBD Sikka karena pemerintah tidak pernah ajukan kepada kita. Kalau pemerintah pakai dana Rp 5,3 untuk digunakan untuk BLT, itu bisa saja. Tetapi harus melalui proses lagi di DPRD Sikka," pungkas dia. (OL-13)

Baca Juga: Tegur Sopir Tak Bermasker Malah Dibentak, Petugas Emosi