Bansos Harus Diterima Utuh

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan agar Menteri Sosial dan para gubernur mengawal penyaluran bantuan sosial tahun anggaran 2021 yang mulai digulirkan. Presiden mengingatkan bansos harus diterima secara utuh tanpa ada pemotongan.

“Saya perintahkan kepada para menteri, kepada para gubernur, agar mengawal proses penyaluran ini agar cepat, bisa tepat sasaran, dan diawasi. Tidak ada potongan-potongan apa pun,” tegas Jokowi dalam Peluncuran Bantuan Tunai se-Indonesia di Istana Negara Jakarta, kemarin.

Presiden juga meminta agar bansos dengan anggaran Rp110 triliun tahun ini cepat disalurkan tepat sasaran sehingga masyarakat tidak menunggu lama. Kecepatan dan ketepatan penyaluran bansos diperlukan agar bantuan yang diberikan bisa memberikan dampak ekonomi.

Dalam peluncuran bansos tersebut turut hadir sejumlah warga penerima manfaat secara langsung maupun daring dari berbagai daerah.

Presiden memastikan kepada warga bahwa bantuan yang diberikan utuh. Pemerintah menyalurkan bantuan langsung ke penerima atau melalui bank maupun pos.

“Ini juga saya ulang-ulang terus agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini diberi tahu (bahwa) tidak ada potongan. Ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos,” ucap Jokowi. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bansos diberikan dalam empat tahap melalui bank himbara. Kemudian, untuk program kartu sembako disalurkan mulai bulan ini hingga Desember dengan nilai Rp200 ribu per KK per bu lan.

Bantuan sosial tunai (BST) juga akan diberikan selama empat bulan mulai Januari. Nilainya, Rp300 ribu per bulan per KK. Presiden mengingatkan pula agar bansos digunakan secara tepat.

‘’Kalau beli sembako ya beli sembako, jangan digunakan untuk beli rokok. Hati-hati ini yang bapak-bapak. Belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat pandemi ini,” ucapnya.

Mensos Tri Rismaharini yang hadir dalam peluncuran tersebut juga meminta penerima manfaat menggunakan bansos secara bijak dan tepat. Dia melarang keras bansos digunakan untuk membeli rokok atau miras.

Sumber: Setkab/Tim Riset MI-NRC

Penyaluran daerah

Penyaluran bansos pun dilakukan pemerintah daerah, seperti Pemprov DKI Jakarta. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan untuk BST yang bersumber dari APBN diberikan melalui PT Pos Indonesia sedangkan yang dari APBD DKI disalurkan lewat PT Bank DKI.

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan agar penerima bansos tidak ganda.

‘’Kami kan juga punya data yang sudah diverifi kasi dari tahun kemarin, tapi mungkin untuk tahun ini data sudah diperbarui,’’ terangnya.

Total bansos di DIY ialah untuk PKH 196.232 keluarga penerima manfaat (KPM), program sembako 353.434 KPM, dan BST 120.787 KPM. Jumlah nominal ketiga bantuan itu sebesar Rp155.792.075.000.

Senada, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru memin ta keluarga penerima manfaat tidak asal-asalan memanfaatkan bansos.

Dia juga menekankan perlunya penyalur bantuan yang telah ditunjuk pemerintah segera mendistribusikan bansos.

‘’Kepada seluruh masyarakat, saya meminta untuk menjadi pengawas dari pendistribusian bantuan ini.’’ (Wan/Ssr/AT/DW/X-8)