Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
JIKA dibandingkan dengan data sebelum adanya wabah covid-19, Pemerintah berhasil menekan laju kemiskinan sejak 2018 secara konsisten hingga 2019 (9,22%).
Begitu pula dengan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut disinyalir sebagai dampak dari Dana Desa (DD) yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di perdesaan.
"Selama pandemi covid-19, sebagian dari DD diprioritaskan untuk menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial," kata Abra Talattov Kepala Center Center of Food, Energy and Sustainable Development (FESD) INDEF, Selasa (2/3).
Akibat Covid-19, jumlah penduduk miskin periode September 2020 meningkat sebanyak 2,76 juta jiwa orang (yoy), secara persentase penduduk miskin nasional menjadi 10,19% pada periode tersebut.
Baca juga : Siang Tadi, 10 Juta Dosis Vaksin Tahap 5 Tiba di Indonesia
Peningkatan kemiskinan lebih banyak terjadi di daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan dengan tingkat ketimpangan sebesar 0,385.
"Dengan kata lain, pandemi Covid-19 di Indonesia ternyata tidak berpengaruh signifikan pada peningkatan nilai rasio Gini antara perkotaan dan pedesaan," kata Abra.
Intervensi program perlindungan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai, Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Presiden Produktif, Subsidi Gaji, hingga Diskon Tarif Listrik secara akumulatif tentunya meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
"Namun demikian, tingkat akurasi penerima program bantuan tersebut masih menjadi catatan penting untuk Pemerintah seiring dengan banyaknya tumpang tindih antar Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait data rumah tangga penerima program perlindungan sosial," kata Abra. (OL-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved