Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
JIKA dibandingkan dengan data sebelum adanya wabah covid-19, Pemerintah berhasil menekan laju kemiskinan sejak 2018 secara konsisten hingga 2019 (9,22%).
Begitu pula dengan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut disinyalir sebagai dampak dari Dana Desa (DD) yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di perdesaan.
"Selama pandemi covid-19, sebagian dari DD diprioritaskan untuk menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial," kata Abra Talattov Kepala Center Center of Food, Energy and Sustainable Development (FESD) INDEF, Selasa (2/3).
Akibat Covid-19, jumlah penduduk miskin periode September 2020 meningkat sebanyak 2,76 juta jiwa orang (yoy), secara persentase penduduk miskin nasional menjadi 10,19% pada periode tersebut.
Baca juga : Siang Tadi, 10 Juta Dosis Vaksin Tahap 5 Tiba di Indonesia
Peningkatan kemiskinan lebih banyak terjadi di daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan dengan tingkat ketimpangan sebesar 0,385.
"Dengan kata lain, pandemi Covid-19 di Indonesia ternyata tidak berpengaruh signifikan pada peningkatan nilai rasio Gini antara perkotaan dan pedesaan," kata Abra.
Intervensi program perlindungan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai, Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Presiden Produktif, Subsidi Gaji, hingga Diskon Tarif Listrik secara akumulatif tentunya meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
"Namun demikian, tingkat akurasi penerima program bantuan tersebut masih menjadi catatan penting untuk Pemerintah seiring dengan banyaknya tumpang tindih antar Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait data rumah tangga penerima program perlindungan sosial," kata Abra. (OL-2)
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia.
MEMBEKALI generasi muda dengan jiwa kepemimpinan disebut bisa menjadi langkah awal untuk memberantas kemiskinan di Indonesia di masa depan.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved