Ekonom Sambut Baik PPKM Darurat, Perlu Ada BLT Bagi Warga Miskin

EKONOM Center for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar B. Hirawan menyambut baik rencana pemerintah untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat dalam waktu dekat.

Dia pun memperkirakan bahwa pemberlakukan PPKM Darurat akan berlangsung pada awal bulan Juli 2021.

"Langkah yang baik menurut saya, dan sepertinya memang pemerintah akan start di awal bulan Juli 2021, sekaligus awal perhitungan kinerja ekonomi untuk kuartal III-2021. Mengapa tidak segera diberlakukan? Menurut saya memang setiap kebijakan yang akan diambil harus dengan perhitungan yang matang dan terukur," ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (29/6).

Lebih lanjut, Fajar menambahkan bahwa setidaknya untuk kinerja ekonomi Indonesia di kuartal II-2021 tampaknya akan jauh lebih baik selama masa pandemi.

Saat ini, menurutnya pemerintah menerapkan konsistensi kebijakan dan mengimplementasikan ini secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih baik lagi.

Baca juga: Jika Jokowi Tak Kunjung "Lockdown", IDI Imbau Warga Karantina Sendiri

"Jangan sampai ada pelemparan tanggung jawab yang sangat kentara beberapa hari belakangan ini. Pasti akan ada kontraksi sedikit di awal pelaksanaan PPKM ketat. Tapi menurut saya lebih baik untuk mundur 10 langkah, untuk maju 100 langkah ke depan," kata Fajar.

Menurut Fajar, dalam pemberlakukan pembatasan sosial yang ketat, idealnya pemerintah memberikan beragam stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Akan tetapi, dengan ruang fiskal pusat dan daerah yang terbatas, tampaknya stimulus yang diberikan tidak banyak berubah dari sebelumnya.

Dia juga menekankan bahwa stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat bergantung dengan berapa lama kebijakan tersebut akan diterapkan.

"Lagi-lagi tergantung PPKM ketat ini akan berlangsung berapa lama? Jika PPKM ketat ini berlangsung lebih dari 1 bulan dan asumsi pemberi kerja memotong penghasilan dari karyawannya, khususnya yang up to Rp5 juta, saya rasa wajib hukumnya untuk berlakukan program BLT Pekerja lagi untuk menjaga daya beli masyarakat," tuturnya.

Fajar juga menuturkan bahwa PPKM ketat akan menampar keras sektor ritel, dan mau tidak mau pemerintah harus menyiapkan skema insentif bagi mereka. "Diskon pajak dan penangguhan pajak bisa menjadi salah satu opsinya," pungkas Fajar. (OL-4)