Berita Terbaru ATR/BPN Hari Ini

Pemberantasan Mafia Tanah Jangan Pandang Bulu

PRIHATIN terhadap nasib wong cilik  yang tanahnya hilang akibat dirampas para mafia tanah, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) mengusulkan digelarnya 'Acara Adu Data' live di televisi.

Mafia Tanah Serobot Ratusan Ha Lahan Warga Tangerang

RATUSAN hektare (ha) tanah milik puluhan warga di Desa Babakan Asem, Kabupaten Tangerang, diduga telah diserobot oleh beberapa pihak.

Kementerian ATR: Kasus Tanah Dino Patti Djalal Murni Pidana

Para sindikat mafia tanah itu diduga mengubah sertifikat rumah Ibu Dino Patti Djalal, Zurni Hasyim Djalal, yang beralih menjadi nama orang lain.

Kasus Dino Patti Jalal, Kementerian ATR bakal Investigasi PPAT

Bila PPAT terbukti terlibat dalam kasus mafia sertifikat tanah keluarga Dino Patti Djalal, bakal dipecat.

Menteri ATR/BPN: Jangan Kasih Sertifikat Tanah kepada Orang Lain

Banyak kasus penipuan sertifikat tanah dilakukan oleh oknum yang memalsukan dokumen-dokumen penjualan tanah.

Mafia Sertifikat Tanah Keluarga Dino Patti Djalal Pakai KTP Lama

Sertifikat rumah ibunya tersebut diketahui berada di Executive Paradise, Antasari, Jakarta Selatan, yang beralih menjadi nama orang lain.

Bukan untuk Batu Cermin, Ternyata Prona untuk Desa Lain

Terkait uang warga yang sudah disetor, dia mengaku pihaknya akan menggembalikan utuh.

Batal Peroleh Sertifikat Tanah, Warga Desa Batu Cermin Kecewa

Petugas sudah mengukur kurang lebih 570-an bidang tanah milik warga di desa ini selama lebih kurang satu setengah bulan.

Sasar 8 Wilayah, BPN Lembata Memulai Road Map Sertifikasi Digital

BADAN Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, memulai road map menuju sertifikasi digital. 

Soal Sertifikat Elektronik, Menteri ATR: Banyak Salah Paham

Menteri ATR Sofyan Djalil menegaskan tidak ada penarikan buku tanah asli menjadi sertifikat elektronik tanpa seizin pemohon. 

BPN Jamin tak Ada Sertifikat Ganda dengan Sistem Elektronik

"Sertifikat elektronik ini dapat memastikan tidak ada lagi sertifikat tanah ganda karena semuanya sudah tersistem secara elektronik. Bisa dapat dengan mudah terdeteksi,"

Sertifikat Elektronik Minimalisir Sengketa Tanah di Pengadilan

Pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang Sertipikat Elektronik

Sanksi Administratif bagi Pengembang Grand Kota Bintang

Dengan semakin maraknya kasus pelanggaran pemanfaatan ruang, setiap orang wajib mematuhi rencana tata ruang yang berlaku di wilayahnya.

Sanksi Administratif Pembongkaran & Pelebaran Alur Sungai Cakung

Pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan perumahan Grand Kota Bintang Bekasi berupa: perubahan alur sungai dan tidak memiliki izin (dari Kementerian PUPR) terkait perubahan alur sungai. 

Temui Menteri ATR, Apkasi Beri Masukan RPP Penataan Ruang

Apkasi pada prinsipnya mendukung kebijakan penataan ruang terintegrasi yang diatur pemerintah pusat, tapi jangan sampai mengabaikan aspirasi pemerintah daerah.

Mantan Pejabat BPN Jadi Tersangka Korupsi Rp1,4 Triliun

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakarta, berinisial JY dan AH sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp1,4 triliun.

Penataan Ruang Wujudkan Kesejahteraan Umum dan Keadilan

“Bila tidak ada upaya penertiban pemanfaatan ruang, maka setiap indikasi ketidaksesuaian dan pelanggaran ruang berujung pada sulitnya mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial."

Berantas Mafia Tanah, ATR/BPN Sertifikasi 10 Juta Tanah per Tahun

Kementerian ATR/BPN berupaya menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan akibat mafia tanah. Salah satu upayanya dengan menyertifikasi jutaan bidang tanah tiap tahunnya.

Kasus Covid-19 di Lingkungan Kementerian ATR Lebih dari Seribu

Kementerian ATR menyediakan fasilitas pendampingan dan isolasi mandiri serta melaksanakan work from home (WFH) yang disesuaikan dengan zonasi masing-masing wilayah satuan kerja.

Divonis Bebas, Eks Juru Ukur Tanah BPN Bersyukur

Maajelis hakim dalam putusannya menyatakan Paryoto tidak melakukan kesalahan saat menjalankan tugasnya.

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia