Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Ketika PP ini jadi dalam waktu yang tidak lama sekitar dua hingga tiga bulan selesai, bank tanah sudah berdiri.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyiapkan pembangunan sumur resapan di sejumlah wilayah untuk mengantipasi banjir.
Wamen ATR/BPN Surya Tjandra mengungkapkan pihaknya tengah menjalankan kegiatan Reforma Agraria. Selain itu, pihaknya juga akan mengembangkan redistribusi tanah.
Sebelum muncul UU Cipta Kerja yang mengamanatkan pembentukan Bank Tanah, banyak lahan yang mengganggur atau terlantar hingga dikuasai mafia tanah.
Tanah perumahan seluas 10 hektare tersebut, 3,2 hektare di antaranya masih berstatus tanah kas desa (TKD).
Bank tanah merupakan institusi Pemerintah Republik Indonesia, yang akan dipimpin sebuah komite, yakni Komite Bank Tanah.
Isinya menyatakan bidang tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat tidak diperbolehkan diukur dan dipecah atas nama perorangan.
Karena tujuan utama reforma agraria adalah mengatasi ketimpangan.
Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah.
Selain PTSL, Kementerian ATR bakal berfokus pada pelaksanaan Reforma Agraria. Sofyan juga mengatakan bahwa program ini terus dipantau oleh Presiden Joko Widodo.
RUU Cipta Kerja dibentuk karena pemerintah sadar pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya kurang lebih 5%.
Bank Tanah akan memiliki banyak tanah karena tersebar di seluruh Indonesia, baik di kabupaten/kota atau provinsi.
Sofyan meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan diskresi, sehingga masalah ruko terbengkalai di kawasan Cideng bisa segera diatasi.
Ada sejumlah masalah yang terkait pengadaan tanah.
Tim koordinasi akan memiliki beberapa tugas dan wewenang yang lebih kuat dari BKSP. Seperti melakukan evaluasi program dan rekomendasi anggaran.
Wamen Surya Tjandra mengatakan bahwa pihaknya sangat perlu berkoordinasi dengan PTPN II untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatra Utara,
Layanan antar jemput sertifikat tanah ini dilakukan bagi pemohon yang sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk datang ke kantor BPN.
PLN merencanakan program sertifikasi tanah dengan target sejumlah 1980 persil sertifikasi baru sehingga pada akhir tahun 2020 aset bersertifikat mencapai 80%.
KEJAKSAAN Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memeriksa satu per satu pejabat terkait dengan kasus dugaan korupsi pengalihan aset Pemerintah Kota Kupang pada 2016-2017.
Dari informasi yang diterima, sekitar 300 PPNPN di Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta belum digaji sejak Januari 2020.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved