Menteri ATR Ajukan Tim Koordinasi untuk Benahi Jabodetabek-Punjur

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengusulkan adanya tim koordinasi antara pusat dengan daerah untuk pembenahan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Diketahui, penyelesaian permasalahan Jabodetabek-Punjur sebelumnya dilaksanakan melalui Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek-Punjur yang merupakan badan kerja sama antardaerah dan tidak melibatkan Pemerintah Pusat.

"Kita perlu lakukan pemantapan kelembagaan serta operasionalisasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur," kata Sofyan dalam keterangan resmi, Minggu (6/9).

Baca juga: Uber Moto-GP 2021, Proyek KSPN Mandalika Dikebut

Sofyan menjelaskan tim koordinasi akan memiliki beberapa tugas dan wewenang yang lebih kuat dari BKSP. Seperti melakukan evaluasi program dan rekomendasi anggaran.

Nantinya, lanjut Sofyan, diperlukan pengintegrasian posisi BKSP Jabodetabek-Punjur ke dalam Tim Koordinasi Jabodetabek-Punjur untuk menghindari adanya dualisme kelembagaan terhadap fokus atau substansi dan wilayah yang sama

"Tentunya tim koordinasi antara pusat dan daerah dibantu oleh Tim Pelaksana, Pokja Sektoral, dan Project Management Office (PMO)," jelas Sofyan.

Usulan pembentukan Tim Koordinasi ini mendapat dukungan dari tingkat pusat maupun daerah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pengintegrasian BKSP ke dalam tim koordinasi Jabodetabek-Punjur akan memperkuat kinerja lebih baik.

"Saya kira kalau ada dua kelembagaan pasti tidak akan efektif, maka saya setuju untuk melebur BKSP. Di samping itu PMO nanti memonitor perencanaan pelaksanaan program ini. Adanya PMO ini kita harus berubah sehingga kita semua harus benar-benar konsisten dengan kesepakatan yang kita sepakati bersama untuk memperbaiki Jabodetabek-Punjur," ucap Basuki.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga turut mendukung pembentukan tim koordinasi yang digagas Menteri ATR/Kepala BPN.

"Saya pikir apa yang digagas Menteri ATR/Kepala BPN ini sangat dibutuhkan. Memang sangat perlu dikoordinasikan karena kemacetan terjadi tidak hanya di Jakarta, seperti kemacetan di puncak khususnya cukup bermasalah. Tidak hanya berkaitan dengan lalu lintasnya sendiri, tapi tata guna tanah menjadi suatu hal yang penting," pungkasnya. (OL-1)