Pemerintah Targetkan 4,1 Juta Hektare Lahan untuk Redistribusi

WAKIL Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.  (Wamen ATR/BPN) Surya Tjandra mengungkapkan pihaknya tengah menjalankan kegiatan Reforma Agraria. Selain itu, pihaknya juga akan mengembangkan redistribusi tanah.

"Terkait Redistribusi Tanah, untuk mewujudkan target 4,1 juta hektare dari Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) dan yang bisa melepaskan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Terkait ini, kami sudah berdiskusi intens dengan Menteri LHK baik melalui forum formal maupun secara khusus," ujar Surya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11).

Surya mengatakan, eksekusi kegiatan Reforma Agraria tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian ATR/BPN, melainkan juga oleh lintas sektor.

"Ini perlu didukung setiap sektor, misalnya kita kerjakan, yang lain tidak, program ini tidak jalan. Begitu juga, apabila sektor lain mengerjakan namun kita tidak, maka Reforma Agraria tidak jalan," kata Wamen ATR.

Dijelaskan, dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 telah mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), sebuah forum kerja bersama, yang beranggotakan pimpinan daerah, dinas terkait serta kantor pertanahan.

Dalam program kerjanya, GTRA memfokuskan diri terhadap tema-tema tertentu (tematik), contohnya pembangunan potensi ekonomi di Pulau Jawa Bagian Selatan serta kegiatan, percepatan penyelesaian penyertipikatan tanah-tanah transmigrasi serta konteks Reforma Agraria bagi masyarakat adat di Provinsi Papua.

"Melalui GTRA ini, kita cari solusi kreatif terhadap hal-hal tersebut. Selain itu, kita sudah keliling ke daerah-daerah terkait pelaksanaan Reforma Agraria," papar Surya.

Ia mengungkapkan bahwa dalam setahun ke depan, GTRA dapat merencanakan program kerja. Ia berharap pada 2022, perencanaan kegiatan GTRA sudah selesai dan apabila tahap perencanaan selesai, GTRA bisa membuat prototipe dan model-model eksekusi program yang telah direncanakan. Harapannya pada 2024 sudah selesai sehingga bisa dilaksanakan oleh pemimpin selanjutnya.

"Tentunya masyarakat juga harus tahu, apa yang sudah kita lakukan belakangan ini sehingga kegiatan pelaksanaan Reforma Agraria juga perlu didokumentasi secara baik," pungkas Surya. (E-3)