Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyiapkan pembangunan sumur resapan di sejumlah wilayah untuk mengantipasi banjir.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menyebut Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) merupakan wilayah yang tidak luput dari bencana banjir setiap tahunnya. Menurutnya dengan pembangunan sumur resapan itu jadi salah satu upaya pengendalian banjir.
Pilot project sumur tersebut telah dilakukan di kompleks Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) kantor jajarannya sebanyak 11 sumur resapan.
Baca juga : Kemenperin Dorong Akselerasi Pengembangan Kendaraan Listrik
"Ini adalah pilot project, semoga ke depan semakin banyak, sehingga run off water semakin kecil. Ini juga bentuk fungsi sosial dari tanah, ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria," jelas Sofyan dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11).
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyambut baik pilot project sumur resapan itu. Ia mengharapkan program itu berdampak pada lingkungan sekitar.
"Ini menunjukkan wawasan lingkungan hidup Kementerian ATR/BPN lebih baik, bisa dikembangkan ke kementerian/lembaga lain dan juga seluruh masyarakat Indonesia, karena banjir ini bukan hanya masalah di Jabodetabekpunjur," ujarnya.
Dijelaskan, pembangunan sumur resapan ini akan dihitung biaya dan spesifikasinya yang kemudian akan didaftarkan pada LKPP sebagai acuan pengadaan barang. (OL-2)
Ahli hidrogeologi dari Masyarakat Air Indonesia (MAI) Fatchy Muhammad mengatakan sumur resapan bisa dibagi dua kepada pemerintah dan masyarakat kelas menengah atas
Anggaran difokuskan pada pengerukan waduk dan naturalisasi."Ya cukup sulit kalau tidak ada dananya," tandasnya.
Pembangunan sumur resapan di bawah koordinasi Dinas SDA tersebar di lima sudin. Jika diakumulasikan total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp100 miliar.
Teknik bangunan dengan kedalaman tertentu yang berfungsi menampung air hujan dinilai sangat efektif untuk konservasi tanah sekaligus menanggulangi banjir.
Jumlah drainase vertikal yang telah dikerjakan sejak awal Januari 2020 itu sudah melebihi setengah dari target pembangunan drainase vertikal di Jakarta Pusat.
Rencananya, Pemprov DKI sampai dengan tahun 2022 akan terus berupaya terkait pencegahan pengendalian penanggulangan banjir.
Selama tujuh bulan terakhir, dia terpaksa hidup pas-pasan dan serba kekurangan di tengah pandemi virus korona atau covid-19.
Dari informasi yang diterima, sekitar 300 PPNPN di Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta belum digaji sejak Januari 2020.
Sofyan meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan diskresi, sehingga masalah ruko terbengkalai di kawasan Cideng bisa segera diatasi.
Dia berkukuh ada sosok yang memanfaatkan Abdul Halim dalam sengkarut ini.
“Saya percaya hakim tahu kebenarannya dan akan memberikan saya keadilan.”
Maajelis hakim dalam putusannya menyatakan Paryoto tidak melakukan kesalahan saat menjalankan tugasnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved