Kebakaran ATR/BPN: Cuma Ruang Biro Humas, tak Ada Dokumen Penting

Kebakaran yang melanda Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak menghanguskan dokumen-dokumen penting terkait dengan sengketa tanah, seperti surat tanah atau dokumen teknis lainnya, termasuk yang menyangkit pagar laut. Pasalnya, api hanya melahap kantor Biro Humas ATR, di mana tidak ada dokumen-dokumen penting.

"Kebakaran ini hanya melibatkan satu subbagian dari Biro Humas, dan dokumen-dokumen yang terdampak lebih banyak adalah dokumen administratif, bukan dokumen penting seperti surat tanah atau dokumen terkait sengketa lahan," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Harison Mocodompis di Jakarta, Senin (10/2).

Kebakaran ATR BPN yang terjadi pada Sabtu (8/2) malam, sekitar pukul 23.00 hanya terjadi di lantai 1 gedung ATR, tepatnya di Subbagian Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. Peristiwa itu hanya mengakibatkan kerusakan pada sekitar 20% area ruangan tersebut.

Baca juga : Menteri ATR/BPN Cabut 50 Sertifikat Pagar Laut Tangerang

Ia mengatakan, bahwa meskipun beberapa dokumen administratif terkena dampak, dokumen terkait sengketa tanah atau surat tanah yang penting tidak berada di lokasi tersebut.

"Mengenai dokumen, keseharian kami lebih banyak bekerja di bidang administratif, seperti menyiapkan konten informasi publik, melayani kebutuhan media, menyusun rilis, serta memproses pengaduan atau permintaan informasi masyarakat," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa dokumen teknis terkait pertanahan biasanya disimpan di Kantor Pertanahan masing-masing, bukan di ruang Biro Humas.

Dia menambahkan bahwa kebakaran berhasil ditangani berkat kerja cepat dari tim pemadam kebakaran (Damkar) dan jajaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang mencegah api merembet ke area lain.

"Teman-teman dari Damkar dan Puslabfor telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Alhamdulillah, tidak ada dokumen penting yang terbakar, dan pelayanan di BPN tetap berjalan normal. Masyarakat tetap bisa mengakses layanan mulai Senin depan," tandasnya. (Ant/Z-11)