Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Fadil Imran akan memberantas mafia tanah dengan membela pemilik tanah yang sah. Hal itu diungkapkan Fadil ketika melaksanakan rapat koordinasi teknis penyidikan mafia tanah bersama Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Widjayanto di Polda Metro, Jakarta, Rabu (3/3).
"Kami melaksanakan rakor teknis sidik untuk menghadapi kasus-kasus terkait dengan mafia tanah. Tujuannya untuk membangun koordinasi memperkuat kobalaborasi dalam rangka memberantas mafia tanah," ujar Fadil, Rabu (3/3).
Sementara itu, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Agus menyebut hasil kerja sama dengan Polda Metro selama kurun waktu 2018 hingga 2020, telah menangani 180 kasus pertanahan yang terindikasi adanya mafia tanah.
"Ada yang sudah maju ke pengadilan, sudah p21, ada yang sudah penetapan tersangka, dan tindak lanjut dari apa yang kita laksanakan bersama Polda," paparnya.
Agus mencontohkan seperti kasus pemalsuan data tanah, pemalsuan atas hak, maka pihaknya bekerja sama dengan Polri dan Polda.
"Hasilnya menjadi dasar bagi kita untuk melakukan koreksi terhadap sertifikat yang sudah diterbitkan," ungkapnya.
"Diharapkan ke depannya ini juga memberikan efek jera kepada aeluruh pihak yang sengaja melakukan tindakan-tindakan yang melanggar UU. Melanggar hukum untuk kepentingan diri sendiri," pungkasnya.
Baca juga: Pengadilan yang Transparan Kunci Berantas Mafia Tanah
Sebelumnya, ibu mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menjadi korban perpindahan nama kepemilikan beberapa sertifikat tanah dan bangunan di Jakarta.
Sejumlah sertifikat tanah dan bangunan milik ibunya tiba-tiba menjadi atas nama orang lain tanpa ada proses transaksi jual-beli atau tanpa sepengetahuan ibunya.
"Hati-hati melawan sindikat ini. Sindikat ini selalu lolos karena pertama, mereka selalu dengan orang dalam (oknum) di peradilan," papar Dino.
Polda Metro Jaya akhirnya menangkap Fredy Kusnadi, yang disebut mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal sebagai mafia tanah. Polda Metro Jaya menyampaikan Fredy Kusnadi ditangkap karena terbukti terlibat dalam kelompok mafia tanah yang menjarah tanah milik ibu Dino Patti Djalal.(OL-5)
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.
Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
prinsip sederhana, namun bermakna, yaitu bekerja dengan hati. Pekerjaan sebagai bagian ibadah
KEMENTERIAN ATR/BPN diminta membatalkan Surat Keterangan (SK) pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari Kantor Wilayah Pertanahan BPN Kabupaten Tanjung Pinang karena tumpang tindih lahan
Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur yang sempat viral di media sosial.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved