WARGA Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur batal memperoleh sertifikat dari Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Padahal ratusan warga desa wisata itu telah menyetorkan uang tunai sebesar Rp350.000 untuk keperluan tersebut.
Kepala Desa Batu Cermin Sebastian Ba'a dikonfirmasi hal itu membenarkan pembatalan proyek nasional itu datang dari petugas BPN, bukan dari pemerintah desa. Pihaknya hanya mengikuti petunjuk dari pusat tentang pengukuran tanah masyarakat.
"Pembatalan ini berdasarkan surat dari pusat melalui Kanwil Pertanahan Provinsi NTT. Menurut informasi yang di-cross check, ternyata keinginan Presiden dan sesuai program kegiatan itu bukan di Desa Batu Cermin tetapi Desa Galang Kecamatan Welak dan Desa Watu Ngelek di Nggorang serta satu lagi di daerah translok," ungkap Sebastian, Kamis (11/2).
Terkait uang warga yang sudah disetor, dia mengaku pihaknya akan menggembalikan utuh. Tapi ada pengecualian bagi lokasi tanah yang sudah dipasang pilar oleh petugas pertanahan, warga akan menerima separuhnya.
"Tingkat pengembalian semua orang tidak sama. Kalau tanahnya sudah diukur lalu dipasang pilar, kami akan mengembalikan separuh dari uang setoran. Semisal waktu setor Rp350.000, akan dikembalikan Rp175.000. Yang belum dipasang pilar akan dikembalikan utuh," katanya.
Di tempat terpisah, pihak BPN Manggarai Barat melarang wartawan mengonfirmasi terkait pembatalan sertifikat tanah warga Batu Cermin. Seorang satpam kantor itu bernama Iyan Serena menyatakan hal tersebut tidak bisa dikonfirmasi apalagi mengambil gambar di tempat tersebut. (OL-14)
